inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Defisit anggaran yang kembali dialami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Termasuk DPRD Kepri sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Pemerintah Provinsi. DPRD sangat menyoroti soal penurunan pendapatan bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Terkait hal tersebut, Plt Sekda Kepri, Reni Yusneli mengatakan, bahwa Pemprov Kepri akan melakukan bebergai langkah strategis diantaranya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
“Kami akan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Kedua, kami juga akan melakukan program pemutihan dan penghapusan PKB, BBNKB, sehingga memperbanyak jumlah wajib pajak serta menaikkan penerimaan pajak,” kata Reni pada sidang paripurna pandangan fraksi DPRD Kepri tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015, Rabu (29/6).
Reni juga mengatakan, Pemprov Kepri juga akan melakukan substitusi dengan mengusahakan penambahan dana transfer untuk dana alokasi umum.
“Dinas-dinas teknis yang terkait dengan program prioritas akan kami arahkan untuk menawarkan kepada kementerian atau lembaga terkait untuk dikerjakan menggunakan anggaran APBN,” ujarnya.
Hal yang sama juga berlaku untuk sektor maritim. Pemprov Kepri akan menggandeng Pemda tingkat II untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat menggarap kemaritiman di Kepri ini.
“Dalam sektor kelautan, kita akan gandeng pemerintah kabupaten/kota untuk bekerjasama dalam pengelolaan untuk meningkatkan PAD,” ungkapnya.
