inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Informasinya, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan kembali menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2021 di Tanjungpinang.
Pihak Pemko Tanjungpinang telah melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.
Dari hasil pembahasan mereka, program perbaikan RTLH tahun 2021 kembali direalisasikan bagi masyarakat.
Hal ini berdasarkan usulan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan (Disperkim) Kota Tanjungpinang melalui bidang terkait.
Sebenarnya, tahun 2020 ini telah diberikan kuota 107 unit rumah untuk diperbaiki. Hanya saja batal terealisasi karena pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Harus diakui banyak warga yang menunggu program ini sebagai upaya mengubah tempat tinggal rumah yang lebih layak huni.
Berdasarkan instruksi Kementerian Keuangan, program ini ditunda dulu karena ada program lain yang prioritas.
Bicara berbagai perencanaan dan persiapan sudah dilaksanakan tim baik dari pusat maupun daerah.
Kepala Dinas Perkim Kota Tanjungpinang, Djasman mengatakan, tujuan dari program ini memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah tinggal yang layak.
”Tahun ini kita usulkan juga agar bisa direalisasikan tahun depan. Informasinya ada. Namun kuota dan besaran bantuan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya, Jumat (13/11)
Ia menuturkan, tujuan program ini membangun keluarga memiliki rumah yang layak. Minimal ada dua kamar tidur, satu WC, ruang keluarga dan dapur.
”Kami melalui tim akan selalu mengusulkan setiap tahunnya. Bukan hanya secara kuota namun juga besaran bantuan kepada penerima bisa lebih besar,” ucapnya.
Ia menuturkan, besaran bantuan saat ini masih stimulus. Belum bisa menuntaskan kebutuhan tempat tinggal layak.
Berdasarkan data tahun lalu, bantuan melalui DAK Bappenas, setiap pemilik rumah diberikan bantuan senilai Rp17,5 juta. Serta senilai Rp19 juta per unit dari program Satker Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan melalui Satker terkait.
”Kami usulkan agar besaran bantuannya bisa naik dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja ini sifatnya usulan, keputusan tetap pusat melalui Satker terkait,” ucapnya.
PPTK Program Perbaikan RTLH Disperkim Kota Tanjungpinang, Arif menuturkan, tahun depan direncanakan ada bantuan program perbaikan rumah bagi warga tak mampu.
Hanya saja terkait kuota dan besarannya memang lebih kecil dari yang diusulkan.
”Setiap tahun kami mengusulkan ke pusat merupakan usulan dari 18 kelurahan di Tanjungpinang. Hanya saja bantuan tahun depan lebih kecil,” tuturnya.
Informasinya Tanjungpinang menerima bantuan senilai Rp900 juta. Masing-masing penerima diberikan bantuan skeitar Rp18 juta memperbaiki rumah.
“Memang besaran bantuannya hampir saja dengan tahun lalu. Kuota penerimanya tahun ini tidak terlalu banyak,” ucapnya.
Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma mengaku masih menerima aduan terkait rumah warga yang tak layak, tentu perlu bantuan.
Di tengah wabah saat ini, harus diakui beberapa program ditunda. Bukan hanya dari APBD Pemko namun juga dari pusat melalui berbagai lembaga kementerian.
Ia menilai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa terus ditingkatkan. (Advertorial)
