Inforakyat, Tanjungpinang- JPKP menyatakan sebagai lembaga pengawas kebijakan pemerintah sangat mendukung legislatif sebagai lembaga kehormatan yang mewakili rakyat membuat somasi terhadap Wali Kota Rahma yang membongkar berkas di salah satu ruangan DPRD Kota Tanjungpinang tanpa sepengetahuan pimpinan legislatif.
Hal itu ditegaskan oleh Rizky Andrean Ketua Bidang Media dan Komunikasi JPKP menyoal polemik Wali Kota Rahma membongkar berkas di salah satu ruangan DPRD Kota Tanjungpinang, Minggu (27/3) malam.
“Kami sangat mendukung DPRD segera membuat somasi terhadap wali kota dalam waktu 3×24 jam untuk klarifikasi terhadap video tersebut. Jika tidak, kami meminta segera melaporkan hal itu ke penegak hukum,” tegasnya.
Apalagi kata dia, somasi terhadap Wali Kota Rahma ini perlu dilakukan demi menjaga marwah legislatif.
“Itu marwah legislatif. DPRD segera mengambil sikap terhadap kejadian tersebut,” ungkapnya.
Ia juga mendukung DPRD Kota Tanjungpinang untuk membuat Somasi terhadap wali kota yang tanpa izin hadir di rumah lembaga yang setara dengan eksekutif itu.
“Kami mempunyai video tersebut. Sepertinya kurang pantas seorang wali kota memilah berkas didampingi Sekwan, Kabag, dan staf. Kemudian membuat video hingga beredar ke masyarakat,” ujar Rizky.
Rizky menambahkan, seharusnya Wali Kota Rahma fokus dengan ekonomi Kota tanjungpinang. Ditambah lagi saat ini harga minyak goreng dan bahan pokok melambung tinggi.
“Saya minta kepada wali kota fokus dengan masyarakat disaat pandemi ini. Kita harus pikirkan bagaimana ekonomi bisa kembali normal, membuat lapangan pekerjaan yang luas, bukan mencari berkas DPRD pada periode sebelumnya,” tutupnya. (Red)