inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Gubernur Kepri Nurdin Basirun beserta seluruh jajarannya di Pemerintahan Provinsi Kepri dituntut untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan daerah yang terus menerus defisit.
Hal tersebut disuarakan oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam sidang paripurna DPRD Kepri Rabu (12/10). Pemprov kata Jumaga harus bisa tidak bergantung kepada Dana Bagi Hasil (DBH). Pasalnya menurut Jumaga, berbagai sektor pendapatan lainnya masih bisa digali untuk menambah pendapatan daerah.
“Selain optimalisasi pajak daerah, kita bisa juga melirik retribusi umum, pelabuhan, pertanian dan perijinan tertentu. Sehingga kita tidak bergantung kepada DBH,” kata Jumaga.
Hal yang sama juga disuarakan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Juru bicara fraksi PDIP, Ruslan Kasbulatov mengatakan bahwa pendapatan daerah yang menurun ini dapat dipahami oleh fraksi PDIP. Namun, PDIP minta agar maksimalisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak labuh jangkar dapat lebih dimaksimalkan lagi.
“Perlu ada intensifikasi pendapatan sekaligus mengurangi kebocoran yang tidak perlu,” pinta Ruslan.
Fraksi Golkar lewat juru bicaranya Taba Iskandar juga mengingatkan pemerintah Provinsi agar dalam penyusunan skema rasionalisasi harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Apalagi dengan adanya SOTK baru ini. Kami ingin pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan efisien,” pinta Taba.
Juru bicara fraksi Demokrat Hotman Hutapea juga meminta agar APBD Perubahan kali ini disusun dengan hati-hati. Terlebih yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
