inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Beragam kritikan tajam tertuju ke Pemerintah Kota Tanjungpinang usai memutuskan program seragam gratis sekolah dihentikan. Kritikan dan kecaman masyarakat tersebut bersileweran di Group Group Whatssapp dan media sosial Tanjungpinang.
Kepri Discussion misalnya, group yang beranggotakan mayoritas warga lokal dan pejabat setempat serta tokoh-tokoh masyarakat terpantau heboh mengkritik kebijakan Pemerintah yang menghentikan program seragam sekolah gratis yang telah berjalan beberapa tahun sebelumnya namun harus hilang dengan alasan defisit anggaran.
“Ini tidak bisa dibiarkan, seragam gratis sangat dibutuhkan, kenapa program ini yang ditiadakan, proyek PL (pengadaan langsung) malah menjamur dengan angka miliaran yang di pecah banyak,” tulis salah satu anggota group dikutip media ini, Senin (12/8) malam.
Dalam diskusi WAG tersebut, hampir seluruh komentar mengecam kebijakan Pemko Tanjungpinang yang menghentikan program seragam gratis. Bahkan sepakat akan turun demo bila kebijakan pembatalan seragam gratis tersebut tidak dicabut.
“Kita perlu demo kayaknya agar pemerintah mendengar suara kita,” tulis salah satu anggota group.
Tak hanya di Medsos, masyarakat dilingkungan perumahan juga protes kebijakan sepihak pemerintah yang menghentikan seragam sekolah gratis tersebut.
“Ini tidak masuk akal, hanya karena alasan defisit keuangan seragam gratis dipangkas? Itu tidak manusiawi, seragam gratis sangat bermanfaat untuk kami semua orang tua murid yang terbantu dalam menanggung biaya sekolah anaknya. Pemerintah seharusnya berjuang untuk mempertahankan program seragam gratis ini bukan malah menghentikannya,” kata salah satu warga Tanjungpinang menyoal kebijakan pemko ini.
Ia menduga polemik pembatalan seragam sekolah SD SMP gratis di Tanjungpinang ini hanya akal-akalan pemerintah saja tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat, kalau alasan defisit seharusnya bukan seragam sekolah yang harus di batalkan, tetapi proyek atau pengadaan lainnya yang dirasa tidak terlalu urgen seperti pengadaan langsung.
Sementara itu dalam beberapa kesempatan kepada media ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang pernah mengatakan bahwa ditengah defisit anggaran Pemko hal paling urgen atau paling utama yang harus di realisasikan pemerintah adalah hak masyarakat, kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tanpa bisa ditawar.
“Karna defisit, kami menahan belanja untuk kegiatan yang mungkin masih bisa ditunda. Memang sejujurnya kalau publikasi ditengah defisit anggaran menjadi sangat berat apabila dijadikan prioritas dibandingkan kegiatan rehab sekolah, semenisasi, drainase, stunting, kemiskinan ekstrem, dan lain lain,” kata Sekda kepada media ini beberapa bulan lalu, (tulisan sudah di edit sesuai EYD).
Namun faktanya, ucapan Sekda Kota Tanjungpinang tersebut seakan tidak sinkron dengan kebijakan pembatalan seragam gratis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tanjungpinang, Teguh Ahmad, Senin (12/8), mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan SMP se-Tanjungpinang, di Aula SMP 4 Jalan Basuki Rahmat.
Kadisdik Teguh mengatakan, tujuan para kepsek ini dikumpulkan, untuk memberitahukan tentang keputusan pembatalan program seragam gratis tahun anggaran 2024.
“Dengan berat hati, kebijakan ini saya sampaikan, karena Pemko Tanjungpinang sedang mengalami defisit anggaran,” ujarnya. (Red)
