Inforakyat, Bandung – Dengan semakin dekatnya transisi kepemimpinan, isu keamanan siber nasional menjadi perhatian utama, terutama setelah insiden kebocoran data di Pusat Data Nasional (PDN) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Masyarakat kini menuntut langkah konkret dari pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan digital yang melindungi informasi penting serta infrastruktur vital seperti energi, kesehatan, dan komunikasi.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memprioritaskan keamanan siber sebagai bagian dari transformasi digital di berbagai sektor. Harapannya, pemerintahan Prabowo Subianto yang akan datang dapat melanjutkan dan memperkuat langkah ini. Prabowo telah menekankan pentingnya kedaulatan digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menghadapi ancaman siber. Pemerintahannya direncanakan untuk memperkuat kapasitas teknis serta strategi mitigasi ancaman, memperluas kerja sama internasional, dan memperbarui regulasi terkait keamanan digital.
Penguatan infrastruktur digital menjadi prioritas, di mana teknologi yang lebih aman akan dikembangkan dan akses internet diperluas ke seluruh Indonesia. Fokus juga akan diberikan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus yang menciptakan tenaga ahli di bidang keamanan siber. Dengan SDM yang kompeten, Indonesia dapat lebih siap menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Selain itu, pemerintah baru diproyeksikan untuk memperbarui regulasi keamanan siber agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Aturan yang jelas dan tegas akan memastikan perlindungan data vital serta menjaga stabilitas nasional. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memperkuat pertahanan digital dan menghadapi tantangan di era digital ini.