inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengumpul para kepala OPD dan jajarannya menjelang libur panjang Idulfitri 2025. Dalam kesempatan tersebut, Walikota Lis menyampaikan bahwa setelah libur panjang, ada beberapa hal yang perlu segera disiapkan agar program-program pemerintah tetap berjalan sesuai rencana.
“Kita harus memastikan ada langkah-langkah yang jelas setelah liburan, baik dalam bentuk perbaikan maupun persiapan ke depan. Program 100 hari kerja juga harus berjalan optimal, termasuk dalam penyusunan APBD perubahan,” kata Walikota Lis, Rabu (26/3/2025).
Dalam paparannya, Lis menyampaikan salah satu yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan media sosial pemerintah sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, terutama dalam menginformasikan perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang dan pascalebaran.
“Kominfo dan OPD terkait harus aktif memperbarui informasi, khususnya harga pasar dan layanan publik. Masyarakat butuh informasi akurat, jadi jangan sampai ada kekosongan,” kata Lis.
Selain itu, beberapa OPD seperti Disdukcapil, Dinkes, dan Satpol PP tetap beroperasi selama libur. Jadwal layanan harus diinformasikan dengan jelas, termasuk kesiapan rumah sakit dan ambulans dalam kondisi darurat.
“Website dan media sosial Pemko harus tetap aktif meskipun libur, supaya masyarakat tetap mendapatkan informasi. Jangan sampai ada kesan pemerintah berhenti bekerja,” tambahnya.
Di bidang pendidikan, Lis meminta Dinas Pendidikan menyiapkan surat edaran untuk sekolah-sekolah mengenai program shalat berjemaah bagi siswa kelas 3 SD ke atas, kewajiban mengaji sebelum pelajaran dimulai, serta penerapan jam malam bagi siswa. Program ini akan mulai diterapkan setelah lebaran.
“Ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari pembinaan karakter siswa. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru agama harus memastikan program ini berjalan dengan baik. Harus ada evaluasi yang jelas agar tidak hanya berjalan di awal, tetapi benar-benar berkelanjutan,” ucapnya.
Di bidang perizinan, pemerintah akan mempercepat proses pengurusan izin, terutama untuk bangunan yang tidak bersengketa dan sudah sesuai tata ruang.
“Kalau semua syarat sudah terpenuhi, tidak perlu dipersulit. Rekomendasi bisa langsung diberikan agar masyarakat bisa segera membangun,” ujar Lis.
Sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan, setiap proyek pembangunan diwajibkan menanam minimal satu pohon untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan resapan air.
“Ini bukan hanya aturan formalitas, tetapi bagian dari upaya menjaga lingkungan,” tambahnya.
Dalam rapat ini, perangkat daerah juga diminta mengevaluasi kinerja pegawai dan menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya.
“Kita perlu memastikan semua pegawai bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Kalau ada kendala, cari solusinya agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” kata Lis.
Lis juga meminta agar semua sektor diidentifikasi dan segera dibenahi. Rapat setelah lebaran harus sudah memiliki daftar permasalahan yang perlu ditindaklanjuti.
Dalam pertemuan ini, kepala perangkat daerah memaparkan progres kegiatan di masing-masing OPD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. (Red/Pan)
