inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Polemik pengadaan Video Dokumenter Warisan Budaya Takbenda di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Tanjungpinang terus bergulir, pasalnya kegiatan yang menelan anggaran Rp 200 Juta tersebut diduga tidak transparan mulai dari penganggarannya hingga penunjukan pihak yang mengerjakan yang diduga karena unsur kedekatan sehingga menimbulkan pelbagai persepsi di masyarakat.
Dalam penjelasan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kota Tanjungpinang Nazril mengatakan bahwa munculnya kegiatan tersebut karena kebijakan walikota, sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang Zulhidayat mengatakan bahwa Video itu disiapkan oleh OPD terkait untuk ikut pemilihan WBTB yg diselenggarakan oleh kementerian Kebudayaan.
Bahkan Sekda membantah pernyataan Kadisparbud yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kebijakan walikota, sebab kata Sekda kegiatan tersebut merupakan kebijakan Pemko Tanjungpinang lewat mekanisme pembahasan anggaran.
“Setahu saya tidak demikian, itu kebijakan Pemko lewat mekanisme pembahasan anggaran seperti anggaran pada umumnya,” kata Sekda kepada media ini, Senin (30/6/2025) malam.
Bahkan terhadap kegiatan tersebut menurut Sekda, TAPD memandang perlu upaya-upaya dan terobosan pemulihan pasca defisit dan efisiensi dengan mengedepankan kekuatan daya saing yang dimiliki Pemko yakni di bidang wisata budaya dan sejarah serta industri di BBK wilayah Tanjungpinang. “Itu upayanya,” tegas Sekda.
Sementara itu, Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAM NR) Tanjungpinang Sas Jhoni mengatakan mengaku heran dengan pernyataan Kadisparbud yang menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kebijakan walikota berbeda dengan pernyataan Sekda sebagai ketua TAPD.
“Artinya anggaran kegiatan tersebut sudah dibahas dan disetujui jauh sebelum walikota sekarang terpilih karena pengesahan APBD Murni Tahun 2025 disahkan pada November 2024 lalu. Namun yang menjadi pertanyaan besar kenapa Kadisparbud menyampaikan bahwa kegiatan pembuatan video dokumenter tersebut kebijakan walikota? Sedangkan walikota terpilih mulai memimpin bulan Februari dengan APBD yang telah berjalan, ada apa dengan Kadisparbud kita?,” kata Ketua GAM NR Tanjungpinang ini kepada Media ini, Selasa (1/7/2025).
“Kita sangat mengapresiasi Pemko karena berusaha melestarikan budaya kita dengan kegiatan-kegiatan positif, namun yang menjadi pertanyaan kita proses penunjukan pihak swasta yang mengerjakan kegiatan tersebut apakah sudah sesuai prosedur?, sebab kami menduga pengerjaan tersebut karena unsur kedekatan Kadisnya dengan pihak yang mengerjakan,” ujarnya. (Red)
