Inforakyat, Tanjungpinang- Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang Peppy Chandra menduga ada praktek monopoli lapak di pasar KUD Pelantar I Tanjungpinang. Pasalnya, saat turun langsung ke pasar, Politisi Partai Demokrat ini menemukan sejumlah kejanggalan.
“Kita lihat banyak kejanggalan disini (pasar). Satu pedagang bisa memiliki lebih dari satu lapak. Bahkan ada yang tiga sampai empat lapak,” kata Peppy disela sidak Komisi II, Senin (27/2).
Peppy mengaku sengaja turun langsung ke pasar KUD ini karena mendapat laporan dari warga yang mengeluhkan adanya praktek jual beli lapak. Namun dari sidak yang dilakukan, ia juga mengaku sulit memperoleh bukti yang kuat. Pasalnya, para pedagang yang dijumpai terkesan tertutup.
“Beberapa pedagang yang kita tanya, mengaku tidak mengetahu. Alasannya mereka bukan pemilik lapak melainkan hanya pekerja. Seolah-olah sudah disetting,” ujarnya.
Kendati demikian, Peppy berjanji akan mempertanyakan hal tersebut langsung ke pihak BUMD
bagaimana beberapa pedagang bisa memiliki lapak lebih dari satu.
Ia juga menyoroti peruntukan lapak yang tidak sesuai fungsinya. Yakni lapak yang seharusnya menjual ikan juga menjual sayuran.
“Padahalkan lapak ikan dan sayuran itu beda. Nah, disini campur-campur. Berarti selama ini tidak ada pengawasan dari BUMD. Kemana BUMD?,” kata Peppy.
Menangapi hal tersebut, Tim Optimalisasi Penertiban Pasar BUMD Tanjungpinang Sugito mengatakan, pihaknya tetap melakukan pengawasan di pasar. Namun karena kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama, ia mengaku kesulitan menertibkan.
“Kondisi ini sudah terjadi dari dulu. Tapi kita tetap lakukan pengawasan kok,” katanya.
Penulis: Sunarto