inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri menilai Provinsi Kepulauan Riau dalam dua tahun terakhir terlambat dalam hal pengesahan APBD.
Permasalahan penyelesaian rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri yang dibuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dua tahun belakangan ini juga terlambat.
“Dua tahun sebelumnya Kepri termasuk yang paling belakang (terlambat) dalam penyelesaian APBD hingga melampaui bulan Desember,” kata Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga Kemendagri, Nuryanto, dalam pidatonya saat menghadiri acara Musrenbang Kepulauan Riau 2017 di CK Hotel Tanjungpinang, Selasa (4/4) Malam.
Nuryanto yang mewakili Mendagri mengatakan dampak dari keterlambatan pengesahan APBD Kepri tersebut akan terasa dalam pembangunan didaerah itu sendiri. Sehingga diharapkan agar pelaksanaan pembahasan APBD tahun depan segera dipercepat. Nuryanto tak mau pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu dan merasakan dampaknya.
“Jika ada permasalahan antara pemerintah dengan DPRD Kepri mohon untuk segera diselesaikan, jangan sampai mengganggu APBD dalam penyelesaian hingga pembahasannya,” tegasnya.
Mantan Pejabat Gubernur Kepri ini juga mengatakan, ditahun 2018 mendatang, Mendagri telah meminta kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupten dan kota agar melihat dan meninjau Pergub, Perda dan Perwako yang memperlambat investasi di daerah.
Disatu sisi pemerintah pusat mengaku bahwa Kepri adalah central pembangunan ekonomi nasional. Hanya saja syarat seluruh daerah yang ada di Kepri harus bersinergi dalam pembangunan dan bidang ekonomi.
“Musrenbang Kepri ditahun ini pada hakekatnya adalah tempat penyampaian aspirasi masyarakat,” katanya.
Nuryanto juga meminta pemerintah dan seluruh pelaku usaha agar bersinergi demi terciptanya pembangunan yang merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
