Inforakyat, Tanjungpinang- Nelayan tradisional Kabupaten Anambas mengeluhkan maraknya aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal berbendera Thailand. Tak hanya itu, kehadiran kapal-kapal pukat di perairan Anambas semakin mempersulit ruang gerak para nelayan Anambas.
Bahkan, keberadaan kapal pukat asal kabupaten Tanjung Asahan tersebut semakin berani, karena beroperasi di bibir pantai di sekitar Anambas.
“Padahal ada aturan menyebutkan kapal-kapal besar beroperasi diatas 12 mil laut dan melarang kapal pukat beroperasi 3 mil dari pantai. Namun, pada kenyataannya mereka masuk di wilayah satu mil dari bibir pantai,” kata Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Anambas Dedi Syahputra, saat diterima Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Senin (12/2).
Nelayan Kabupaten Anambas juga mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang akan mendatangkan ribuan nelayan asal Pulau Jawa. Padahal, kata Dedi, nelayan Tradisional di Anambas masih banyak yang belum tersentuh kebijakan pemerintah pusat.
Ditempat yang sama, Ketua HNSI Tarmizi Az mewakili nelayan-nelayan Anambas meminta agar pemerintah segera menertibkan kapal-kapal tersebut. Tak hanya itu, pengawasan terhadap laut Anambas juga harus ditingkatkan.
“Kami khawatir gesekan ini bisa semakin besar. Karena tahun lalu sudah ada nelayan Anambas yang meninggal ditabrak kapal-kapal besar itu,” kata Tarmizi.
Kabupaten Anambas, katanya merupakan Kabupaten terkaya di Provinsi Kepri. Potensi lautnya yang besar dan terbuka, menyimpan kekayaan alam yang belum terjamah. Sayangnya pencurian dan belum tegaknya aturan membuat Kekayaan Anambas dicuri terus.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berjanji memerintahkan komisi terkait untuk turun ke Anambas.
“Saya nanti akan coba berkoordinasi dengan aparat keamanan. Untuk pencurian ini akan menjadi perhatian kami,” kata Jumaga.
Redaksi