inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Layanan kesehatan maksimal untuk masyarakat yang selalu digaungkan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad sepertinya masih jauh panggang dari api. Pasalnya, layanan kesehatan di Rumah Sakit Ahmad Tabid atau RSUP Kepri benar-benar dikeluhkan oleh pasien dan masyarakat yang berobat ke RSUP karena ruangan yang panas akibat pendingan udara atau AC yang tidak berfungsi.
Mirisnya ditengah kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepri sebagai perpanjangan pemerintah provinsi Kepri yang membawahi Manajemen Rumah Sakit malah menggunakan ratusan juta rupiah uang rakyat dari Anggaran Pokir Anggota DPRD Kepri untuk kepentingan sosialisasi kesehatan masyarakat.
“Seharusnya kalau ada anggaran pokir dari para anggota DPRD Kepri di Dinas Kesehatan itu seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, contohnya perawatan rutin pendingin udara di Rumah Sakit. Sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi, AC mati dan masyarakat atau pasien yang berobat tidak jadi korban,” kata salah seorang pemerhati masyarakat di Tanjungpinang. Kamis (6/11/2025).
Sebagaimana diketahui, Dinkes Kepri pada APBD Murni 2025 menganggarkan anggaran Belanja Jasa/Iklan, Reklame dan Pemotrean yang disebut anggaran sosialisasi sebesar Rp 650 Juta lebih dan di APBD Perubahan Rp 180 Juta lebih yang bersumber dari Pokir Anggota Dewan sebagaimana disebutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kepri Bisri.
“Anggaran Belanja Jasa/Iklan, Reklame Pemotretan di Dinkes Kepri itu bersumber dari Pokir anggota dewan dan digunakan untuk sosialisasi kesehatan masyarakat. Kalau soal kondisi RSUP yang AC mati, AC sudah dianggarkan di RS, pokir di dinkes, tersendiri, RS dan Dinkes punya tugas yang berbeda,” kata Bisri.
Namun saat media ini berupaya menanyakkan lebih jauh seharusnya kepentingan masyarakat luas yang lebih diutamakan saat kondisi krusial seperti penganggaran perawatan pendingin udara di RSUP yang mati kalau ada anggaran pokir dewan, Kadinkes mengatakan semua tergantung mekanisme anggaran.
“Iya itulah yang sedang kita kerjakan sekarang, semua ada mekanisme apalagi terkait anggaran. Semua harus melalui TAPD dan DPRD,” ujarnya. (Red)
