Ajak Tiga Menteri Tinjau Landing Point Jembatan, Gubernur Ansar Segera Siapkan Studi Ekonomi

Inforakyat, Batam- Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan pihaknya akan segera menuntaskan tambahan studi ekonomi yang diminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Karena selain studi teknis yang sudah selesai, dampak kajian ekonomi dianggap penting untuk masa depan jembatan.

“Segera disiapkan,” kata Ansar spontan di landing point Jembatan Batam Bintan, Kabil Kota Batam, Kamis (18/3).

Gubernur Ansar menjawab spontan ketika Menko Luhut melihat maket Jembatan Batam Bintan. Luhut meninjau landing point itu bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Usai peninjauan, dalam penyampaiannya di depan wartawan, Menko Luhut meminta, agar ada tambahan kajian dampak ekonomi pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Sehingga, kehadiran jembatan Babin ke depan, bisa berdampak ekonomis lebih besar.

Saat peninjauan landing point di Batam itu, Gubernur Ansar membawa tiga menteri. Selain Luhut, hadir juga Menko Polhukam RI Mahfud MD dan Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi.

“Pak Gubernur, dibuat nanti studi keekonomiannya. Bisa dihitung manfaatnya keekonomiannya,” kata Luhut.

Permintaan untuk dihitung dampak keekonomian dinilai penting, karena biaya pembangunan besar. Dimana, jembatan Barelang dibangun dengan dana yang cukup besar, namun dampak ekonominya, dinilai belum maksimal.

Diakui Luhut, dalam laporan yang disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, jika Jembatan Babin dibangun, maka potensi kendaraan yang melintas, sekitar 7ribu per hari. Namun diminta agar ada studi. Studi yang dilakukan juga diminta dengan perhitungan yang matang.

“Sehingga pemanfaatan uang yang diinvestasikan tidak sia-sia. Kalau disini seperti apa yang dilaporkan Pak Gubernur bisa 7000 mobil satu hari, saya kira bisalah. Tapi harus dari hasil studi. Jangan membuat studi yang hasilnya tidak tetap,” pesan Luhut.

Luhut juga menyinggung, terkait labuh jangkar, industri clean energi dalam menangani masalah limbah oil, penertiban kapal dan lainnya, penanganannya diminta dilakukan terintegrasi. Terutama antara penanganan limbah dan penertiban kapal hingga labuh jangkar.

“Karena masalah limbah ini rupanya sangat besar (di Kepri). Tadi sudah disebutkan hampir 40 sampai 50 ribu ton per satu bulan. Makanya (hadir perusahaan clean energy), untuk mengubah jadi energi yang bagus,” bebernya.

Kedepan, diakui hal itu menjadi perhatian mereka, sehingga dia mengajak Menkopolhukam, Mahfud MD. “Kami berbarengan hadir dengan Menkopolhukam hadir, karena menyangkut masalah keamanan. Nanti akan kami koordinasikan bersama. Supaya semua penyelesaian lebih terintegrasi,” imbuhnya. (Red)