Inforakyat, Tanjungpinang- Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertanaman (Perkim) Kota Tanjungpinang, Amrialis mengataka bahwa Dinas yang di pimpinnya tersebut masih kekurangan Tenaga Harian Lepas (THL). Baik petugas kebersihan laut maupun darat.
“Selain kita kekurangan petugas kebersihan laut, petugas yang ada didarat hingga saat ini juga masih minim sekali seperti, petugas sapu dan taman. Jadi, untuk itu petugas yang didarat juga perlu penambahan personil lagi,” kata Amrialis beberapa hari lalu.
Ia mencontohkan petugas di Taman-taman dimedian jalan yang ada didaerah senggarang ini dan lainnya hingga saat ini tidak ada petugasnya.
Ia menegaskan, khusus petugas potong rumput yang disiapkan Dinas Perkim se Kota Tanjungpinang itu hanya 11 orang.
“Jadi, apabila dipotong daerah senggarang ini tentu yang didaerah lain sudah panjang, dipotong disana dan disini sudah panjang lagi, begitu seterusnya,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, menurut Amrialis perlu penambahan personil lebih kurang sebanyak 100 orang untuk tenaga harian lepas.
“Itu sudah termasuk petugas taman dan petugas kebersihan laut atau darat,” ucapnya lagi.
Ia menambahkan, sarana untuk kebersihan pantai atau pesisir seperti pompong hingga saat ini juga masih minim. Oleh sebab itu, perlu ada penambahan lagi.
Ia mengatakan, saat ini pompong yang sudah ada hanya empat saja. Jadi, tentu jumlah tersebut masih minim dan perlu ada penambahan.
“Kita hanya ada 4 pompong, dan itu sangat minim sekali. Jadi, kalau tidak bisa tambah 4, minimal tambah 2 pompong lagi lah,” pintanya.
Menurutnya, setiap tahun pihaknya mengajukan penambahan, cuma hingga saat ini belum terealisasi dengan alasan keterbatasan anggaran.
“Ini kita ajukan setiap tahun, cuman alasan tidak bisa itu semua karna keterbatasan anggaran. Tahun ini juga kita ajukan, cuma di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih pembahasan. Dan, di APBD P dan APBD murni kita ajukan tapi belum terealisasi,” ucapnya.
Ia berharap, muda-mudahan di APBD murni ini bisa terealisasi karena ini merupakan pelayanan dasar yang seharusnya itu tidak boleh tidak.
“Nanti banjir akibat sampah tertutupnya saluran, yang disalahkan siapa tentu dinas Perkim. Oleh karna itu kita minta penambahan personil,” tutupnya. (Amri/red)