inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kepri diketahui mengalokasikan anggaran kerjasama media dalam jumlah yang begitu fantastis pada tahun 2025 ini.
Besaran anggaran kerjasama publikasi media mulai dari angka puluhan juta hingga menembus angka miliaran rupiah, anggaran tersebut tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup).
Beberapa OPD yang tercatat menganggarkan dana besar untuk belanja jasa iklan/reklame, film, pemotretan dan advetorial media online antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 1,1 Miliar, Badan Pendapatan Daerah Rpn266 juta, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp 75 juta, Biro kesejahteraan Rp 4.900 Ribu, Dinas Kebudayaan Rp 182 Juta, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 78 Juta, Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 168 Juta, Dinas Kesehatan Rp 1,5 Miliar.
Ada juga Diskominfo Rp yang mencapai nilai sangat fantastis Rp 6,9 Miliar, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Rp 295 Juta, Dinas Pariwisata Rp 4,5 Miliar, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Rp 56 Juta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 270 Juta.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Rp 3 Miliar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp 189 Juta, Dinas Pendidikan Rp 660 Juta,
Dinas Perhubungan Rp 209 Juta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 1.6 Miliar Dinas Perpustakaan Rp 54 Juta
Dinas Perumahan dan dan Kawasan Permukiman Rp 166 Juta, Dinas Sosial Rp 75 Juta, Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Rp 95 Juta, Inspektorat Rp 264 Juta, Rumah Sakit Khusus Jiwa dan ketergantungan Obat Engku Daud Rp 900 Juta, Rumah Sakit Ahmad Thabib RSUP Rp 25 Juta, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Rp 300 Juta dan Sekretariat DPRD Rp 157 Juta.
Namun yang menjadi sorotan bagi para Pemimpin Perusahaan Media dan pekerja pers di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ini adalah minimnya informasi yang disampaikan secara terbuka oleh OPD-OPD tersebut kepada pekerja media dan terkesan tertutup mengenai anggaran publikasi tersebut.
Kondisi ini sangat disayangkan oleh sejumlah pekerja pers di Kepri, salah satunya Margaret, salah satu Pimpinan Perusahaan Media yang setiap bulannya harus merogoh kocek dalam dalam membayar gaji wartawannya.
“Kami sangat menyayangkan sikap tertutup Kepala Dinas ataupun pimpinan OPD OPD yang ada di Kepri padahal sesuai yang tertera di Sirup anggaran-anggaran dimasing-masing OPD. Ini kan uang rakyat bukan uang mereka pribadi tapi mengapa seolah disembunyikan? Bahkan informasi ini hanya diketahui segelintir pemilik dan pekerja media,” ungkap Margaret, Selasa (15/5/2025).
Pernyataan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam beberapa kesempatan kepada sejumlah media jadi menambah polemik, di mana Gubernur selalu menegaskan bahwa seluruh anggaran kerjasama media harus melalui satu pintu, yakni Dinas Kominfo Kepri.
Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan sejumlah OPD-OPD nya tetap mencantumkan alokasi anggaran publikasi secara sendiri sendiri padahal Diskominfo sendiri sudah menganggarkan begitu besar anggaran untuk publikasi media. (Red)
