inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- DPRD Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), di Ruang Paripurna DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (9/10).
RDP yang dipimpin Komisi I DPRD Tanjungpinang tersebut mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dab Satpol PP Kota Tanjungpinang.
RDP tersebut membahas kesiapan para pihak penyelanggara menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD RI di 2019 mendatang.
Para legislator Tanjungpinang bersama lembaga penyelenggara Pemilu membahas permasalahan yang terjadi saat ini.
Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang Maskur Tilawahyu, yang juga memimpin RDP tersebut mengungkapkan, terdapat beberapa kendala yang disampaikan KPU maupun sejumlah legislator soal penyelenggaraan Pemilu serentak mendatang.
Menurut Maskur, permasalahan yang menjadi perhatian hampir seluruh anggota legislatif yang ikut kembali dalam pesta demokrasi mendatang yakni, aturan mengenai pembatasan kampanye para calon, Alat Peraga Kampanye (APK) hingga minimnya sosialisai kepada masyarakat mengenai teknis pelaksanaan Pemilu mendatang.
“Kesimpulan RDP ini adalah Pemilu kali ini berbeda dari yang sebelumnya dimana pekerjaan jadi sangat berat, akan tapi, sosialiasi antara penyelenggara dengan masyarakat masih sangat kurang. Penyelenggara mengatakan tidak ada anggaran untuk itu,” ujarnya.
Selain itu, Maskur juga mengungkapkan, sebagian besar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang diterbitkan terbaru menghambat komunikasi yang sudah terbangun antara para legislator dengan masyarakat di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil).
Ia mengutarakan, pengertian dari pelaksanaan bernegara yakni, agar lebih baik, dengan terus menjalin hubungan antara para legislator sebagai perwakilan rakyat dengan konstituen dalam hal ini masyarakat.
Menurutnya, PKPU yang mengatur mengenai pembatasan kampanye harus lebih dipahami dengan kearifan lokal di Kota Tanjungpinang.
“Jangan gara-gara aturan KPU ini hubungan jadi putus, kalau kita mau kampanye harus lapor dulu 3 hari sebelum kampanye ke Polisi dan Bawaslu, ini kan silaturahmi. Terus, Penertiban APK yang kami anggap aneh, ternyata yang ditertibkan hanya Caleg Kota Tanjungpinang saja, yang maju di Provinsi, pusat enggak, kan aneh,” katanya.
Kesimpulan RDP tersebut, lanjutnya, DPRD mengharapkan agar antara penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu dapat berkomunikasi lebih insentif lagi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
Selain itu, kesimpulan RDP tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi berupa, singkronisasi PKPU dan kearifan lokal, anggaran sosialisasi KPU serta, teknis penyelenggaran kampanye termasuk APK akan disampaikan ke KPU pusat.
“Kami akan lanjutkan komunikasi ke KPU pusat, agar singkron antara KPU pusat dengan kondisi kita di daerah, serta sosialisasi dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Ditempat yang sama, Komisioner KPU Tanjungpinang Muhammad Yusuf HM menyampaikan teknis pelaksanaan Pemilu yang sudah dijadwalkan. KPU menepis kendala sosialisasi penyelenggaraan pemilu ke masarakat, lantaran tak ada anggaran.
“Anggaran sosialisasi tidak ada, DIPA kami juga belum turun,” kata yusuf saat RDP tersebut.
KPU juga memaparkan sejumlah teknis penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, dimulai dari tahapan kampanye, teknis pemasangan APK para calon peserta Pemilu hingga penghitung suara C1, dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat menggunakan hak memilih di Pemilu mendatang.
“Masalah Suket. 2019 hanya dibenarkan masyarakat yang memiliki e-KTP yang dapat memilih, itu lah makanya adalah tugas dari para Caleg untuk mengkampanyekan ini. Dan untuk kami KPU dan Bawaslu tidak ada masalah, persoalan ini kami selesaikan bersama,” ujarnya. (Red)
