inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyebut bahwa proyek pembangunan kawasan Gurindam 12 sudah sesuai kajian.Tak hanya itu, Nurdin mengklaim bahwa pembangunan tersebut justru akan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Hal ini dikatakan Nurdin saat memberikan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi DPRD di gedung DPRD, Rabu (22/11).
“Kami sudah menghitung cermat setiap pengeluaran yang ada. Nantinya, proyek pembangunan Gurindam 12 ini dapat mengatasi kawasan kumuh, memperbaiki lingkungan dan menjadi objek wisata yang baru,” kata Nurdin diruang paripurna.
Selain menjawab soal infrastruktur, Nurdin juga menjawab soal alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan fungsi pendidikan.
Untuk anggaran 2018 nanti, Nurdin mengatakan bahwa Pemprov Kepri tetap melanjutkan kebijakan alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.
“Kami berkomitmen menjalankan amanat undang-undang disetiap penganggaran. Untuk tahun 2018 nanti sektor pendidikan akan mendapat alokasi 20,68 persen dan kesehatan sebesar 10,6 dari total belanja daerah,” seru Nurdin.
Dengan alokasi anggaran yang besar ini, Ia berharap seluruh masyarakat Kepri dapat mengakses pendidikan dengan baik.
Sebelumnya, penyampaian nota keuangan APBD 2018 yang di sampaikan Gubernur Kepri dikritik mayoritas fraksi DPRD Kepri. Tak hanya mengkritisi, rencana prestisius Gubernur membuat proyek Gurindam 12 di Tanjungpinang yang penganggarannya menggunakan skema multiyears di tolak Fraksi PKS-PPP.
“Terkait proyek multiyears yang menelan anggaran Rp530 milyar, PKS-PPP meminta untuk menunda atau tidak dianggarkan,” kata juru bicara PKS-PPP Suryani saat paripurna DPRD Kepri, Selasa (21/11).
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah keuangan pemerintah provinsi Kepri yang saat ini masih rendah. Proyek Multiyears, dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah dan membuat pembangunan yang direncanakan Pemprov Kepri tidak dapat berjalan.
“Alasan kami adalah kondisi fiskal daerah yang lemah. Dengan anggaran multiyear yang besar ini, akan menyedot dan mengurangi sektor lain,” kata Suryani.
Pendapat senada juga disampaikan fraksi Golkar. Lewat juru bicaranya, Asmin Patros, Golkar meminta agar pembiayaan proyek Gurindam tidak bergantung seratus persen dari APBD.
“Kami mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh bergantung kepada APBD, karena dikhawatirkan memangkas kebutuhan dari masyarakat lain. Kami menawarkan agar pembiayaan juga dibantu oleh anggaran dari pusat,” kata Asmin.
Ketua DPRD Jumaga Nadeak usai menutup rapat paripurna, meminta agar Pemprov Kepri yang diwakili Sekda Arif Fadilla untuk memberikan tanggapannya pada paripurna selanjutnya.
