Inforakyat, Tanjungpinang- Pemerintah Provinsi Kepri dan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan ikut mengurus taman jalan di Kota Tanjungpinang sesuai dengan ruas jalan masing-masing.
Saat ini, beban itu semua diurus Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan, Pemukiman dan Pertamanan (Perkim) Kota Tanjungpinang. Padahal, jalan di Tanjungpinang ini sebagian milik
pusat (jalan nasional) dan sebagian milik provinsi (jalan provinsi).
Kepala Disperkim Kota Tanjungpinang Djasman mengatakan, saat ini ada 67 titik taman jalan yang mereka urusi dan sebagian besar ada di jalan nasional dan jalan provinsi.
Pemko Tanjungpinang sendiri, kata dia, di tengah pandemi Covid-19 ini terjadi pengurangan anggaran dari pusat, demikian juga penerimaan pajak daerah yang berdampak pada pengurangan anggaran masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Di dinas yang dipimpinnya itu, sangat banyak yang harus dikerjakan, mulai dari mengurusi taman, pemakaman, pemukiman penduduk hingga
lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
Adapun jumlah PJU di Tanjungpinang saat ini 6.300-an titik. Dan sekitar 60 persen yang hidup. Sisanya terus diupayakan diselesaikan sesuai
kemampuan keuangan daerah.
Ia menuturkan, secara bertahap kepala daerah di bawah kepemimpinan Hj Rahma dan Endang Abdullah terus berkomitmen membangun berbagai fasilitas umum, salah satunya PJU.
Hanya saja, karena kondisi wabah Korona saat ini, harus diakui beberapa anggaran di potong. Dialihkan menangani kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, sosial dan beberapa lainnya.
“Berdasarkan hasil keputusan rapat bersama TAPD, beberapa anggaran memang ditunda. Tujuannya dialikan fokus kepada penanganan wabah saat ini. Semula ada rencana pembangunan PJU baru dan lainnya terpaksa ditunda dulu. Pada prinsipnya kepala daerah ingin melaksanakan pembangunan. Hanya saja karena keterbatasan anggaran maka beberapa tunda,” ujarnya.
Djasman menilai, keputusan itu harus didukung. Fokus pemerintah saat ini kepada penanganan pencegahan penyebaran virus korona dan penanganan pasien yang terpapar.
Menurutnya, kesehatan saat ini menjadi salah satu sektor yang paling diutaman. Ini bertujuan agar masyarakat bisa hidup nyaman. Bila persoalan kesehatan sudah bisa diatasi maka pembangunan lain bisa berkelanjutan nantinya.
“Semua butuh proses dan kemampuan anggaran. Kondisi saat ini yang belum memungkinkan maksimal seperti perencanaan awal,” tuturnya.
Aduan masyarakat terkadang harus dipetakan dan menunggu antrian dikerjakan. Meski demikian, ia
memastikan setiap aduan pasti ditampung dan diupayakan diselesaikan.
Hanya terkait waktu, masuk laporan perbaikan dan perlu penanganan kami akan data. Setelah tim memungkinkan melaksanakan segera diselesaikan. Apalagi di tengah pandemi ini, Apabila Pemprov dan Satker bisa bekerja sama mengambil alih taman jalan, pekerjaan mereka akan berkurang. Sehingga THL yang ada bisa dimaksimalkan mengurusi taman di jalan kota, lapangan Pamedan dan kebersihan sampah.
Seandainya pun Pemko masih kekurangan THL, masih bisa ditunda jika taman jalan sudah diurus
masing-masing pemilik jalan.
Dia yakin, selain Tanjungpinang akan semakin bersih, taman juga makin terurus. Mereka tentu memiliki konsep dan bisa dipadukan bersama. Selain itu, ia juga membangun komunikasi bersama berbagai pihak ke tiga bisa membantu Pemko Tanjungpinang melalui dana CSR.
“Tentu banyak program CSR yang bisa diberikan ke Pemko, jika pihak ke tiga berkenan bisa memperindah taman-taman, PJU maupun lainnya,” tuturnya.
Dia berharap masyarakat bisa memahami kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini yang sedang defisit. Djasman berusaha tetap memaksilkan semua yang ada untuk kenyamanan masyarakat secara umum. (Advertorial)