inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kepri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Kepada Gubernur Kepulauan Riau Dan Pimpinan DPRD Kepri di Ruang rapat Utama DPRD Kepri, Kamis (23/5).
Rapat Paripurna Tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Plt BPK RI Azar serta Anggota DPRD Kepri dan Kepala OPD Kepri.
Dalam sambutannya Jumaga mengatakan bahwa DPRD Kepri menyambut baik atas hasil pemeriksaan BPK RI. Sebab apapun hasil dari pemeriksaan BPK ini adalah merupakan amanat UU tentang tanggungjawab penyelenggara terhadap negara.
“Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberi keyakinan yang mamadai apakah penyusunan dan penggunaan anggaran daerah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta untuk mengungkapkan ada tidaknya penyimpangan laporan keuangan pemerintah setempat,” ucap Jumaga.
Jumaga juga menyampaikan bahwa Kesesuaian antara laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Negara yang disusun dan dilaporkan oleh Pemprov Kepri.
“Dengan adanya pemeriksaan sesuai standar akuntansi keuangan ini maka akan memudahkan kinerja Pemprov dalam penyusunan dan penggunaan anggaran dan kinerja semakin meningkat,” ujarnya.
“Kami percaya BPK melalukan pemeriksaan sesuai standar yang berlaku. Kami berharap bahwa kecermatan BPK akan membawa manfaat untuk kinerja pemprov Kepri kearaha yang lebih baik, Peningkatan kinerja OPD agar mampu menyusun kebijakan dan pembangunan, Peningkatan SDM, Good Govermance dan peningkatan eksebilitas perekonomian daerah,” tambahnya.
Diakhir sambutannya, Jumaga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada BPK RI dan BPK perwakilan Provinsi Kepri yang telah melakukan audit secara transparan terhadap laporan kepuangan Kepri sehingga BPK memberi penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri.
“Dengan ini untuk ke 9 kalinya secara berturut-turut Provinsi Kepri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kita patut berbangga dan berterimakasih untuk kerjasama semua pihak. Semoga kedepan ini menjadi acuan kita bersama untuk lebih baik lagi dalam membangun Provinsi Kepri,” tutup Jumaga. (Red)
