Inforakyat, Tanjungpinang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Senin (25/3) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kepri Dompak.
Dalam sidang tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood menyampaikan arah kebijakan umum pemerintahan setidaknya membuat visi, misi strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
Sedangkan pengelolaan keuangan daerah setidaknya meliputi pengelolaan pendapatan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi PAD permasalahan dan solusi.
Dalam hal pengelolaan belanja, meliputi kebijakan umum anggaran target dan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja daerah permasalahan dan solusinya.
“Untuk itu agar dapat dievaluasi bersama dengan DPRD, Gubernur telah menyampaikan pada buku laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daeerah Kepri TA 2018, melalui surat Gubernur nomor 120/0508/BPPP/Set, tertanggal 21 Maret 2019,” ujar Husnizar.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam penyampaiannya menjelaskan sebagaimana telah disepakati bersama dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 disepakati pengembangan perikanan, pariwisata bahari dan industri unggulan.
Untuk itu, APBD Kepri 2018 dianggarkan sebesar Rp3,545 triliun dengan realisasi mencapai Rp3,409 triliun lebih atau mencapai 98,60 persen.
PAD yang ditargertkan Rp1,142 Triliun lebih dan dapat terealisasi 1,217 triliun atau mencapai 106,60 persen.
Dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp2,401 triliun atau mencapai 94,85 persen dari target, sedangkan untuk pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sebesar Rp 1,2 milyar, dan dapat terealisasi sebesar 1,236 milyar atau 103 persen dari target yang ditetapkan.
Silpa diasumsikan sebesar Rp39,427 milyar lebih dan terealisasi sebesar 100 persen
Tugas pemerintah daerah dalam RPJMD 2016-2021 indikator kinerja pembangunan Provinsi Kepri yang ditargetkan pada tahun 2018 Sebanyak 330 indikator dari 39 urusan,” terang Nurdin.
Sementara 303 indikator dengan status capaian sangat tinggi, kata Nurdin, yakni, 9 indikator berstatus tinggi, 6 berstatus sedang, 3 berstatus rendah, dan 9 indikator sangat rendah.
“Yang berstatus tinggi dan sangat tinggi sebanyak 312 indikator atau sebesar 94,55 persen. Tentunya capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan yang sangat besar dan kuat dari DPRD Kepri dan segenap elemen masyarakat, dan secara operasional dilaksanakan oleh segenap pimpinan OPD,” ucap Nurdin. (Red)