inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- DPRD Kepri bersama Pemprov Kepri menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2019, di ruang rapat utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Senin (26/11).
Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 55 menit ini, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan sarannya ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dipahami dan dapat menjadi prioritas di tahun 2019.
Adapun catatan dan saran fraksi-fraksi di DPRD, yakni Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Saproni meminta agar proses penyusunan APBD agar diatur oleh undang-undang.
Sedangkan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Asmin Patros, mendesak agar pendapatan daerah yang merata, serta Permasalahan BPJS Kesehatan, agar pelayanan dan pengurusannya tidak memberatkan terutama masyarakat menengah ke bawah, dan tidak adanya pembatasan pelayanan BPJS.
“Terkait bidang pendidikan agar adanya penambahan RKB (Ruang Kelas Baru) di beberapa daerah di Kepri. Adapun Gaji Guru honorer SMA/SMK awalnya Rp1 juta per bulan, menjadi Rp2 juta per bulan untuk tahun ini belum terealisasi, diharapkan tahun 2019 menjadi prioritas dan terealisasikan,” ujar Asmin.
Ia juga meminta agar Pemprov Kepri Mengaudit BUMD, dikarenakan belum ada kinerja yang memuaskan oleh PT. Pembangunan Kepri.
Sementara Fraksi Demokrat Plus melalui juru bicaranya, Wan Norman meminta agar biaya perjalanan dinas dan seremoni sudah pantas dihilangkan/kurangi.
“Gaji Guru honorer SMA/SMK harus segera direalisasikan dan mejadi perhatian secara khusus. Program dinas olahraga khususnya lapangan sepakbola dipindah ke dinas lain,” ujar Norman Edi.
Sedangkan Fraksi Hanura Plus melalui juru bicaranya, Yusrizal, menyatakan, sesuai dengan kesepakatan Banggar dan TAPD, kami akan menaikkan gaji honorer Provinsi Kepri di tahun 2019.
“Kami berharap sebutan guru honor K1 dan K2 dihilangkan. Jadi tahun 2019 namanya diganti menjadi PTK non ASN,” ujarnya.
Dia menambahkan, pada tahun 2019 anggaran rutinitas perkantoran dan operasional sekolah masih sangat kurang dan anggaran komisi KPPAD masih sangat jauh, hanya untuk kebutuhan gaji saja, sedangkan operasional KPPAD belum dianggarkan.
“Adanya pembangunan sport hall menurut hemat kami, pembangunan tersebut harus sesuai dengan keuangan daerah, saran kami pembangunan sport hall tidak dilaksanakan di tahun 2019. Kami juga meminta agar Pemprov Kepri mengkaji kembali pengelolaan laut, hal ini karena memiliki potensi dan sumber pendapatan daerah yang cukup besar,” ujarnya.
Fraksi PKS-PPP melalui Ketua Fraksinya Ing Iskandarsyah menyatakan, PT. Pembangunan Kepri harus mementingkan rakyat tidak mampu dan membuka lapangan pekerjaan.
Fraksi ini juga menyarankan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan diharapkan harus sesuai dengan UMK dan mendapatkan BPJS Kesehatan.
“Diharapkan Pemprov Kepri mampu melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah di kepri, dan segera merealisasikan LPDB dan Jam Krida,” ujar Ing Iskandarsyah.
Fraksi Kebangkitan Nasional melalui juru bicaranya, Sirajudin Nur mempertanyakan ke Pemprov Kepri sejauhmana efektivitas dan potensi PAD kepri sejauh ini. Kondisi PAD dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit, kami mengharapkan tahun 2019 tidak defisit kembali dari tahun-tahun sebelumnya.
“Pemprov Kepri agar melakukan regulasi pajak pendapatan daerah agar mendorong pendapatan keuangan daerah. BUMD menjadi permasalahan, jadi upaya apa yang dilakukan oleh Pemprov Kepri untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan BUMD agar menjalankan sesuai tugasnya,” ungkapnya.
Dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri, yang menjadi perhatian dan prioritas di tahun 2019 yakni terkait pendidikan dan kesehatan, serta pendapatan daerah (PAD).
Rapat paripurna DPRD Kepri ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Wakil Ketua (Waka) I Rizki Faisal, Waka II Husnizar Hood, serta dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Sekda Kepri Arif Fadillah, dan Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kepri. (Red)
