inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- DPRD Kepri menggelar paripurna Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Anggaran 2020. Selasa (6/10).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan.
Turut hadir sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam penyampaiannya, Pjs Gubernur Kepri Bahtiar menyampaikan merasa terhormat bisa pertama kali berdiri dan hadir pada Rapat Paripurna bersama DPRD provinsi Kepulauan Riau sebagai Pjs Gubernur Kepulauan Riau.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa memang tahun ini seluruh daerah, tidak hanya Kepulauan Riau mengalami perubahan kebijakan pengelolaan keuangan akibat pandemi Covid-19 yang melanda secara tiba-tiba pada bulan Februari 2020.
Perencanaan anggaran yang telah dilaksanakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akhirnya berubah baik dari sisi pendapatan dan belanja yang telah disusun sebelumnya.
“Sumber pendapatan baik bersumber dari dana transfer dari pusat maupun pendapatan asli daerah banyak yang berkurang akibat pandemi Covid-19 ini. ini yang pelu kita lakukan untuk penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.
Ditambah lagi pada pandemi covid ini, Pemerintah daerah harus melakukan refocussing anggaran untuk penanganan kesehatan, memberikan safety net untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta anggaran untuk pelaksanaan pilkada maka harus melakukan perubahan dan beberapa pergeseran.
“Mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua ini sebelum saya habis masa tugas di Kepri. Tugas saya memastikan penyelenggara pemerintahan daerah ini bisa berjalan lancar dan damai,” ujarnya.
Kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bahtiar menyampaikan rasa terimakasihnya karena dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Kita sangat bersyukur karena semangat penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif di saat negara ini tetap saling memahami sehingga penyelenggaraan negara tetap berjalan dengan baik walau berada dalam pandemi Covid-19,” tutupnya.
Adapun Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA. 2020 yang disampikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi acuan bagi DPRD untuk dibahas terlebih dahulu bersama tim TAPD Provinsi Kepulauan Riau sebelum ditetapkan menjadi Nota Keuangan APBDP Tahun 2020. (Red)
