inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri bersama Pemerintah Provinsi Kepri menggelar Paripurna Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) 2018-2038. Rapat Raripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua Rizki Faisal dan Amir Hakim
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007 bahwa kelestarian wilayah laut memang perlu dipelihara secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.
“Sejauh ini masih banyak kekayaan laut kita yang belum tergali secara maksimal. Kita berharap dengan adanya Perda ini nantinya bisa menjadi alat untuk mendongkraknya,” kata Jumaga dalam rapat paripurna terbuka di ruang rapat utama DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (13/9).
Adapun Ranperda RZWP3K kalau sdh disahkan akan berlaku seama 20 tahun dan bisa ditinjau kembali dalam tempo 5 tahun.
Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Kepri Isdianto dalam penyampaiannya mengatakan bahwa RZWP3K Provinsi Kepri 2018-2038 merupakan produk yang mengatur tata ruang laut untuk mengatur berbagai aktifitas pembangunan di laut, dari mulai garis pantai sampai 12 mil laut.
Kedudukan RZWP3K sendiri sama dengan fungai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/RTRW. Jika RTRW mengatur pembangunan di darat, maka RZWP3K mengatur tataruang di laut dan berlaku selama 20 tahun.
“RZWP3K ini nantinya akan menentukan arah tiap-tiap SDA yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Terutama menyangkut kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang lebih penting, Perda ini nanyinya untuk menjaga wilayah laut Kepri,” kata Isdianto.
Dia melanjutkan bahwa RZWP3K ini merupakan amanat UU No.27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan Pemda wajib menyusun RZWP3K.
“Bahwa ini juga telah menjadi perhatian KPK. Sejak tahun 2014 KPK telah membuat kesepakatan bersama dengan Gubernur se Indonesia yang tujuannya untuk mendorong penyelamatan SDA dibidang kelautan,” terang Isdianto.
Dan yang terpenting, lanjut Isdianto, tujuan dari RZWP3K ini adalah agar Kepri memiliki acuan hukum formal yang bisa mengurangi resiko konflik pembangunan di wilayah laut. Serta memberikan kepastian hukum dan menjamin masyarakat yang ada diwilayah pesisir.
“Kita berharap di Kepri bisa lebih cepat selesai, karena wilayah laut di Kepri sangat luas. Hampir seluruh pembangunan di Kepri berada di pesisir dan pulau-pulau kecil,” ungkapnya. (Red)
