Inforakyat, Tanjungpinang- Kinerja tim keuangan Pemprov Kepri mendapar sorotan tajam dari fraksi-fraksi DPRD Kepri. DPRD meminta Gubernur Kepri untuk melakukan evaluasi tim anggaran karena realisasi penerimaan pemerintah Kepri selalu tidak tercapai.
“Semua rencana yang diajukan Pemprov Kepri harus didukung pembiayaan yang cukup. Namun, pada kenyataannya, pendapatan pemerintah provinsi Kepri selalu memprihatinkan khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sesuai dengan harapan,” kata juru bicara Hanura Yusrizal saat paripurna DPRD Kepri.
Menurut Yusrizal, rata-rata realisasi pemprov Kepri hanya sekitar enampuluh persen dari target. Maka dari itu, Pemprov Kepri harus segera melakukan evaluasi dan bila perlu dilakukan reshuffle pada kabinetnya.
“Jika pendapatan hanya terealisasi 60 persen, kemana empatpuluh persen lainnya. Apa karena OPD tidak tegas, atau memang tidak mampu,” tegas Yusrizal.
Menanggapi soal masih rendahnya realisasi pendapatan Pemprov Kepri selama ini Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan telah memerintahkan jajarannya untuk lebih aktif lagi mencari sumber pendapatan baru pada tahun mendatang.
Sedangkan untuk sektor pajak kendaraan bermotor, Pemprov akan melakukan beragam inovasi. Antara lain menjemput pajak langsung kemasyarakat dengan Samsat Mobile atau Samsat keliling.
“Kami juga akan membuka samsat hingga ke pulau-pulau untuk menggenjot pendapatan,” tegas Nurdin.