inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Memasuki empat tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah dan Syahrul dinilai belum banyak mengakomodir aspirasi dan keinginan masyarakat. Padahal, pada 2017 mendatang, menjadi tahun terakhir pemerintahan Lis-Syahrul periode 2013-2018 memerintah di Kota Tanjungpinang.
Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat Plus, Maskur Tilawahyu dalam Pandangan Umum Fraksi Demokrat Plus terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017, Rabu (14/12).
Menurut Maskur dan anggota fraksinya, memasuki APBD di tahun terakhir ini, masih banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum tersentuh dengan sempurna.
“Misalnya di sektor pendidikan, kita masih kekurangan RKB. Pemerintah Kota Tanjungpinang baru membangun sejumlah kecil dari RKB yang dibutuhkan. Sampai pertengahan tahun 2016 ini, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, kita masih kekurangan 110 RKB untuk jenjang pendidikan SD dan 19 RKB untuk jenjang pendidikan SMP. Sehingga jangankan untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan, tapi untuk peningkatan sarana pendidikan saja, kita melihat pemerintahan ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya harapan masyarakat,” kata Maskur.
Untuk itu, Fraksi Demokrat Plus meminta dalam penyusunan APBD di tahun terakhir dari periode lima tahun ini, kebijakan pengganggaran diharapkan dapat difokuskan untuk peningkatan sarana pendidikan.
Meski begitu, Maskur dan fraksinya juga sangat mengapresiasi alokasi dana khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan di Kota Tanjungpinang yang cukup besar pada tahun ini. Sehingga proses overlay sejumlah ruas jalan di Kota Tanjungpinang sudah dilakukan.
“Namun satu hal yang disayangkan, di tengah proses overlay aspal jalan tersebut, ternyata ada sejumlah ruas jalan yang belum diaspal di Kota Tanjungpinang. Padahal aspirasi pengaspalan tersebut sudah diminta sejak beberapa tahun lalu oleh warga sekitar. Karena itu, di APBD tahun terakhir ini, kita berharap dilakukan perencanaan yang serius, sehingga dapat mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat terkait permintaan pengaspalan jalan di kawasan pemukiman mereka. Mengingat status Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri,” ungkapnya.(Sunarto Butarbutar)
