Inforakyat, Batam- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) wilayah Provinsi Kepri menggelar Rapat Kerja Daerah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan Deteksi Dini (Early Detection) dan Peringatan Dini (Early Warning) atas Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang muncul dan mengarah kepada instabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Kamis (27/7).
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan FKDM Kepri dalam rangka cegah tangkal dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan didaerah.
Kepala Badan Kesbangpol Kepri Raja Heri Mokrizal mewakili Gubernur Kepri dalam kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa dengan kondisi geografis dan demografis Kepri yang ada maka potensi ATHG beresiko tinggi maka kehadiran FKDM sangat dibutuhkan dalam melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini dalam membantu pemerintah provinsi Kepri
Tugas pokok dan fungsi FKDM sebagai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2019, FKDM memiliki peran penting dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi mengenai ATHG.
“Atas tugas dan fungsi tersebut, harapan Pemprov Kepri agar FKDM bisa membantu tim kewaspadaan dini pemerintah Provinsi Kepri dalam melaksanakan cegah tangkal dini ATHG di Kepri,” kata Heri.
Ditempat yang sama Dantim Intel Korem 033/WP Kapten Patar Purba yang juga salah satu pemateri mewakili Komandan Korem 033/Wira Pratama mengatakan dalam Pemilu 2024 diharapkan para calon menjual konsep Ipoleksosbudhankam melalui misi dan visi yang terencana dan terukur.
“Tidak menggunakan politik transaksional, sisi negatif media sosial, polarisasi agama, polarisasi suku bangsa yang mengarah kepada politik identitas dan Black Campaign agar menang didalam pesta demokrasi,” ucap Dantim.
“Apapun alasannya maka stabilitas daerah, persatuan dan kesatuan bangsa tetap perlu kita jaga bersama,” tambah Dantim.
Ia menjelaskan, dalam upaya pencegahan potensi kerawanan pemilu 2024, Korem 033/WP membentuk satgas pemilu, melaksanakan deteksi dini dan cegah dini, membentuk posko, mensosialisasikan pemilu damai, pemetaan daerah rawan dengan eskalasi rawan sedang sampai tinggi yaitu Tanjungpinang dan Batam, mengatasi permasalahan yang timbul secara bijak dan independen, penggalangan kepada tokoh-tokoh dan TNI komit tetap menjaga netralitas.
Sementara itu, Widyaiswara Utama bidang wawasan kebangsaan Provinsi Kepri Lamidi, dalam materinya tentang Antisipasi ATHG Jelang Pemilu 2024 menyampaikan, Tujuan politik praktis yang benar yaitu mendapatkan kekuasaan dan kekuasaan digunakan mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat.
“Berbagai ATHG yang muncul bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri seperti: terorisme, separatisme, spionase, perang toleransi, menghilangkan trust masyarakat kepada pemerintah, politik identitas, mis informasi, ujaran kebencian, teknis logistik pemilu, cuaca ekstrim, partisipatif pemilih, transparansi, tata kelola pelaksanaan dan money politik atau politik transaksional,” terang Lamidi
Kegiatan Rakerda FKDM se Kepri menghasilkan beberapa butir rekomendasi kepada Gubernur Kepri, salah satunya yaitu FKDM akan difungsikan secara optimal sebagai bagian dari perangkat bakesbangpol dalam melaksanakan cegah tangkal dini atas ATHG di provinsi Kepri.
Sebelum penutupan kegiatan Rakerda, Ketua FKDM Kepri Ridarman Bay menyampaikan pihaknya akan optimalkan peran FKDM dalam deteksi dini dan memberikan peringatan dini atas ATHG yang ada di Kepri kepada user dan berkolaborasi dengan FKDM tingkat kabupaten dan kota se Kepri dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan Permendagri no 46 tahun 2019.
“Tentunya agar pemberdayaan FKDM bisa dilaksanakan secara optimal dukungan anggaran yang memadai ditingkat FKDM kabupaten dan kota sangat dibutuhkan,” ungkap Ridarman Bay, sebagai penanggung jawab pelaksanaan rapat kerja daerah FKDM se provinsi Kepri. (Red)