inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- DPRD Kepri bersama Pemprov Kepri menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2019, di ruang rapat utama DPRD Provinsi Kepri, Dompak, Senin (26/11).
Dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 55 menit ini, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan sarannya ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dipahami dan dapat menjadi prioritas di tahun 2019.
Fraksi Demokrat Plus misalnya, melalui juru bicaranya, Wan Norman Edi Fraksi Demokrat meminta agar biaya perjalanan dinas dan kegiatan yang bentuknya seremoni dikurangi atau dihilangkan.
“Untuk biaya perjalanan Dinas dan kegiatan-kegiatan yang bentuknya seremonial itu sudah pantas dihilangkan/kurangi pada APBD 2019 nanti,” kata Wan Norman Edi.
Selain perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, Fraksi Demokrat juga menyoroti gaji Guru honorer. Dimana Fraksi ini meminta Pemprov Kepri untuk memberi perhatian khusus.
“Gaji Guru honorer SMA/SMK harus segera direalisasikan dan mejadi perhatian secara khusus. Program dinas olahraga khususnya lapangan sepakbola dipindah ke dinas lain,” ujar Norman Edi.
Rapat paripurna DPRD Kepri ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Wakil Ketua (Waka) I Rizki Faisal, Waka II Husnizar Hood, serta dihadiri Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Sekda Kepri Arif Fadillah, dan Kepala OPD dilingkungan Pemprov Kepri. (Red)
