Inforakyat, Tanjungpinang- Kinerja tim keuangan Pemprov Kepri mendapar sorotan tajam dari fraksi-fraksi DPRD Kepri. DPRD meminta Gubernur Kepri untuk melakukan evaluasi tim anggaran karena realisasi penerimaan pemerintah Kepri selalu tidak tercapai.
“Semua rencana yang diajukan Pemprov Kepri harus didukung pembiayaan yang cukup. Namun, pada kenyataannya, pendapatan pemerintah provinsi Kepri selalu memprihatinkan khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sesuai dengan harapan,” kata juru bicara Hanura Yusrizal saat paripurna DPRD Kepri, Selasa (21/11).
Menurut Yusrizal, rata-rata realisasi pemprov Kepri hanya sekitar enampuluh persen dari target. Maka dari itu, Pemprov Kepri harus segera melakukan evaluasi dan bila perlu dilakukan reshuffle pada kabinetnya.
“Jika pendapatan hanya terealisasi 60 persen, kemana empatpuluh persen lainnya. Apa karena OPD tidak tegas, atau memang tidak mampu,” tegas Yusrizal.
Selain ketidakmampuan OPD, Fraksi PDIP melihat penyebab lambatnya kinerja Pemprov Kepri ini disebabkan Gubernur bekerja sendirian.
“Mengingat peran Wagub untuk pembangunan dan pengawasan, kami meminta agar pembahasan Wagub dapat diselesaikan tahun ini juga,” kata Sahat Suanturi Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Dalam paripurna ini, fraksi Kebangkitan Nasional yang terdiri dari PKB dan PAN tidak memberi pandangan.
Ketua DPRD Jumaga Nadeak usai menutup rapat paripurna, meminta agar Pemprov Kepri yang diwakili Sekda Arif Fadilla untuk memberikan tanggapannya pada paripurna selanjutnya.