inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Provinsi Kepulauan Riau menilai posisi Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura saat ini tak lebih dari simbol kosong di tengah carut-marutnya birokrasi Pemprov Kepri.
Ketua JPKP Kepri, Adiya Prama Rivaldi, menyebut Wagub Nyanyang tidak menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin yang mampu menyeimbangkan kekuasaan eksekutif, bahkan menyamakan perannya seperti ‘lembu cocok hidung yang hanya tahu membuka acara seremonial’.
Dalam pernyataan tajam yang disampaikan kepada media, Adiya menyoroti kondisi birokrasi Kepri yang makin memprihatinkan pada periode kedua kepemimpinan Ansar Ahmad.
“Ironis, sebagai kader partai besar sekelas Gerindra, Nyanyang justru tak mampu bersuara ketika pemerintahan di bawah Ansar Ahmad terus melahirkan ketimpangan. Jika terus begini, Kepri lebih baik tanpa wakil gubernur sama sekali,” kata Adiya, Minggu (1/6/2025).
Adiya mengatakan puncak dari krisis birokrasi yang ia dimaksud adalah proses pelantikan besar-besaran pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang dinilai penuh kepentingan politik dan aroma balas budi.
Menurutnya, pelantikan tersebut tidak berpijak pada sistem meritokrasi, tetapi pada afiliasi politik dan loyalitas terhadap lingkaran kekuasaan.
“Kita menyaksikan Kepala Biro Umum justru diangkat menjadi Kepala Bapenda, padahal posisi sebelumnya belum tertangani dengan baik. Biro Umum sendiri dibiarkan kosong. Begitu juga Biro Pemerintahan. Yang menyedihkan, pejabat berkinerja baik seperti mantan Pj. Wali Kota Tanjungpinang malah dinonaktifkan. Ada apa dengan pelantikan ini?” kata Adiya.
“Yang lebih mencengangkan, Wakil Gubernur Nyangyang beberapa hari lalu sempat menyampaikan kepada publik bahwa pelantikan hanya mencakup eselon 2 sebanyak 18 orang. Faktanya, pelantikan justru mencakup ratusan ASN di eselon 3 dan 4. Ini mengindikasikan bahwa informasi kepada publik tidak transparan, bahkan bisa jadi disengaja untuk menutupi agenda sebenarnya,” tambahnya.
Adiya juga menyoroti sikap diamnya Wagub Nyangyang terhadap daftar pejabat yang dilantik, dimana publik dikejutkan dengan nama Hasan yang sebelumnya menjabat Kadis Kominfo dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kepri, meskipun tengah berstatus tersangka kasus pemalsuan dokumen surat tanah.
“Ini adalah titik nadir birokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan rekam jejak. Mau dibawa ke mana Kepri ini? ASN yang bermasalah justru diangkat ke posisi strategis. Pemerintahan saat ini sudah sangat politis, jauh dari profesionalisme. Wakil Gubernur seharusnya menjadi pengontrol, bukan penonton,” tambah Adiya.
“Jika Nyanyang tahu dan membiarkan, maka dia adalah bagian dari masalah. Jika tidak tahu, maka dia tidak menjalankan tugasnya. Wakil Gubernur bukan hanya untuk seremoni. Dia punya tanggung jawab konstitusional untuk memastikan jalannya pemerintahan yang adil dan akuntabel,” tegasnya kembali.
Dalam konteks tersebut, JPKP Kepri mendesak agar Nyanyang bersikap terbuka kepada publik, Apakah benar ada janji politik atau balas budi di balik pelantikan massal ini? Apakah jabatan dijadikan alat tukar untuk kepentingan tertentu menjelang tahun-tahun politik?
“Seharusnya posisi Wakil Gubernur saat ini menjadi penyeimbang kekuasaan, bukan menjadi pelengkap penderitaan rakyat. Jika tidak mampu menunjukkan keberpihakan pada prinsip keadilan birokrasi dan profesionalisme ASN, maka Wagub Nyanyang sebaiknya mengevaluasi diri atau mengundurkan diri dari jabatan.
“Diam di atas ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Jangan jadikan Kepri sebagai laboratorium politik murahan. Kami meminta DPRD ikut mengevaluasi kinerja eksekutif, termasuk peran Wakil Gubernur yang semakin tak terlihat,” tegas Adiya.
Berita ini masih memerlukan tanggapan pihak-pihak terkait melalui upaya konfirmasi perimbangan berita. (Red)
