inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Natuna- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna, Anrizal Zen ST, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus evaluasi dalam satu tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Natuna.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Senin, (23/5) tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan pembangunan di Daerah Kabupaten Natuna dan perkembangan yang dapat dilihat dalam 1 Tahun masa jabatan Wan Siswandi dan Rodhial Huda.
“Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kita sudah bertemu dengan 16 menteri untuk mendorong pembangunan Kabupaten Natuna. Ada beberapa hasil yang dapat kita lihat hari ini, adanya pembangunan bendungan untuk mengatasi krisis air di Natuna, selain itu kita juga ada dapat tambahan listrik untuk mendukung beberapa kekurangan kebutuhan listrik,” jelas Wan Siswandi
Wan Siswandi juga menambahkan bahwa ada berbagai langkah yang telah dilakukan dalam satu tahun masa jabatannya, tidak banyak di bidang kelautan dan perikanan serta pertahanan namun juga Pemerintah terus mengembangkan pembangunan di beberapa sektor lainnya.
“Selain itu kita juga telah bertemu dengan Menteri pariwisata untuk mendorong pembangunan pariwisata beragam, jadi tidak hanya wisatawa bahari namun juga wisata kreatif lainnya , salah satunya adalah mangrove. Selain itu kita juga telah bertemu dengan Menteri Sosial Ibu Risma, membahas terkait BPJS Kesehatan dan Bantuan sosial,” tambah Wan Siswadi.
Terkait dengan perencanaan pembukaan pabrik pengalengan dan tambang, Wan Siswandi menambahkan bahwa penetapan kawasan tambang telah melalui beberapa proses evaluasi sebelum ditetapkan kawasan yang memiliki potensi pertambangan. Proses perencanaan penetapan daerah berpotensi tambang harus kita sambut dengan pikir terbuka sebagai langkah strategis untuk membangun Natuna ke arah yang lebih baik.
“Pemahaman terkait tata ruang pembangunan perlu dipahami, karena proses penetapan daerah tambang melalui proses panjang dan sesuai dengan prosedur. Selain itu wewenang perizinan itu tidak ada di kabupaten tetapi di pusat dan provinsi. Pembangunan tambang juga menjadi prioritas pembangunan pusat yang dibunyikan sebagai daerah tambang wilayah tambang ramah lingkungan,” ujar Wan Siswandi. (Rid)
