Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin Sebut Pembahasan Pembentukan BUMD Energi Terus Berlanjut

Inforakyat, Tanjungpinang- Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin sampai saat ini pembahasan pembentukan BUMD Energi atau BUMD baru masih berjalan dan masih dalam tahap pembahasan antara DPRD Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Pengesahan Ranperda pembentukan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) migas Kepri saat ini masih tahap pembahasan ulang,” kata Wahyu Wahyudin belum lama ini.

Politisi PKS Kepri ini mengatakan, Pemprov Kepri dalam hal ini Gubernur Ansar Ahmad ingin, pengelolaan BUMD Migas dikelola oleh BUMD yang baru. Sementara, DPRD menginginkan agar BUMD yang lama dioptimalkan.

“Kalau pak Gubernur maunya bentuk yang baru. Karena permasalahan BUMD yang lama ini cukup rumit. Tapi kalau bisa BUMD berada di tengah. Soalnya yang menjalankan anak perusahaan. Tapi kalau masih yang lama yang jalankan pasti tidak jelas,” ungkapnya.

Meski begitu, Wahyu Wahyudin juga menambahkan, dirinya memastikan pembentukan BUMD Energi Kepri, dan aturannya itu akan rampung tahun ini.

“Kalau terlalu lama akan hangus. Paling tidak ada anak perusahaan yang mempuni,” tutupnya.

Terpisah, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad optimistis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor Minyak dan Gas (Migas) akan terbentuk.

Menurutnya, BUMD Migas menjadi prioritas Pemprov Kepri untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri dari participating interest (PI) 10 persen pengelolaan minyak dan gas di daerah tersebut.

“BUMD Migas itu harus dibentuk karena kan sumbernya jelas dan tidak membebani keuangan daerah,” kata dia Ansar, Senin lalu.

Ansar menyebutkan, DPRD Kepri tidak perlu khawatir soal pembentukan BUMD Migas akan membebankan keuangan daerah. Sebab, penyertaan modal pembentukan BUMD yang direncanakan didalam Ranperda tidak sepenuhnya direalisasikan.

Pemprov juga akan berkoordinasi kembali dengan DPRD Kepri agar bisa menyamakan persepsi tentang pembentukan BUMD Migas.

“Tidak bisa kalau menggunakan BUMD yang lama, harus sendiri. Harus fokus mengurus PI itu,” kata Ansar.

Saat ini, pemprov Kepri mendapat penawaran PI 10 persen dari SKK Migas Pusat untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas di perairan Natuna dan Anambas yang dikelola oleh Blok Duyung. PI 10 Persen itu, kata Ansar berdampak positif bagi PAD Kepri.

“Tak hanya itu, pembentukan blok sumur lainnya juga terus digesa. Jadi harus ada BUMD baru supaya tidak ada yang kurang-kurang. Termasuk masalah BUMD yang lama,” kata dia. (Red)