inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Karimun- Koalisi Bersinar ikut bersuara terkait sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat masyarakat.
Sedikitnya ada lima kebijakan Bupati Karimun Aunur Rafiq yang disorot koalisi pemenangan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Karimun Iskandarsyah-Anwar Abubakar itu.
Kelimanya antara lain mutasi honorer, kondisi keuangan daerah, insentif tenaga kesehatan di RSUD Karimun, gaji honorer dan tunggakan listrik PLN.
“Kami prihatin sekaligus miris dengan kebijakan yang telah diambil oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq. Kami berharap kebijakan yang telah diambil tersebut dievaluasi dan dipikirkan kembali lah,” ujar Anwar Abubakar atas nama Tim Koalisi Bersinar, Selasa (2/2).
Cawabup Karimun 2020-2024 itu mengatakan, mutasi sejumlah honorer oleh Pemkab Karimun dinilai kurang tepat dilakukan di tengah ekonomi masyarakat yang babak belur dihantam wabah Covid-19.
Anwar mengaku tidak mengetahui persis jumlah tenaga honor Pemkab Karimun yang dimutasi pasca Pilkada Karimun 2020.
Hanya saja Anwar meyakini jumlahnya cukup banyak.
“Jumlah pastinya kami tidak dapat tapi banyak. Kita hanya berharap mutasi ini jangan sampai ada kaitannya dengan politik, Pilkada sudah selesai,” kata Anwar.
Pria yang saat ini Ketua DPD PAN Kabupaten Karimun cukup menyayangkan jika mutasi honorer tersebut ada kaitannya dengan politik di Pilkada Karimun kemarin.
Ia prihatin di saat pendapatan tenaga honor tidak banyak hanya menerima gaji Rp 1,5 juta per bulan, pengeluaran mereka semakin bertambah dengan adanya mutasi tersebut.
“Ada yang tinggal di Karimun kemudian dimutasi ke Belat, Durai dengan gaji hanya Rp 1,5 juta tentu ini menambah pengeluaran mereka,” kata Anwar.
Berikutnya soal insentif tenaga kesehatan di RSUD Karimun total miliar rupiah hingga saat ini kata Anwar juga belum dibayarkan oleh Pemkab Karimun.
“Kita berharap ini secepatnya diselesaikan, jangan sampai muncul lagi papan bunga di kantor Kejaksaan seperti kemarin. Kami tidak tahu pasti jumlahnya tapi informasinya miliaran rupiah,” ujar mantan anggota DPRD Karimun tiga periode tersebut.
Ketiga perihal gaji honorer Pemkab Karimun, Anwar mengatakan sudah 2 bulan, Desember 2020 dan Januari 2021 tidak dibayarkan.
“Padahal itu sangat dibutuhkan sekali oleh tenaga honor di masa-masa sulit seperti sekarang ini,” ungkapnya.
Berikutnya persoalan tunggakan listrik PLN mencapai Rp 760 juta.
Kabarnya PLN sampai mengancam Pemkab Karimun akan diputuskan listriknya jika tidak kunjung melunasinya.
Perihal itu, Anwar mengaku cukup terkejut pertama kali membaca berita Pemkab Karimun menunggak listrik PLN mencapai Rp 760 juta.
“Seumur-umur baru kali ini saya mendengar Pemkab Karimun menunggak tagihan listrik sebesar Rp 760 juta. Itu angka yang besar, ke mana duitnya?” kata Anwar setengah bertanya.
Ia juga mengharapkan APBD Karimun 2021 yang sudah diketuk palu DPRD Karimun agar secepatnya direalisasikan Pemkab Karimun.
“Biasanya pertengahan Januari itu sudah jalan,” katanya.
Atas nama Koalisi Bersinar, Anwar berharap Bupati Karimun Aunur Rafiq segera mencari solusi konkrit dalam penyelesaian 5 hal itu.
“Beliau dengan pengalaman lama memimpin Karimun tentu diharapkan punya solusi konkrit ya bagaimana mencari pendapatan baru bagi Karimun selain PAD dan DBH yang ada,” kata Anwar. (Red/rilis)
