Home / Aspirasi / Komisi II DPRD Kepri Tinjau Aktivitas di Pelabuhan ASDP Batam Imbas Barang Pokok Langka

Komisi II DPRD Kepri Tinjau Aktivitas di Pelabuhan ASDP Batam Imbas Barang Pokok Langka

Inforakyat, Batam- Rombongan komisi II DPRD Kepri turun melakukan peninjauan langsung aktivitas Bea Cukai terhadap pengawasan di pelabuhan Punggur Batam, Selasa (6/1).

Layaknya sidak, sejumlah anggota Komisi II, Khazalik, Rudi Chua, Sahat Sianturi, Wahyu Wahyudin turun didampingi Disperindag Kepri.

“Kedatangan kita untuk meninjau langsung permasalahan Bea Cukai yang belum tuntas sehingga menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok di Bintan dan Tj Pinang,” ujar  Rudi Chua.

Dilokasi, rombongan komisi II menyaksikan langsung proses Bea Cukai saat melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang hendak memasuki lumbung kapal.

Selain itu, mereka berdiskusi dengan petugas bea cukai untuk menggali informasi persoalan terkait perketan pengeluaran barang dari Batam. Penegakan aturan kepabeanan oleh Bea Cukai di Batam berdampak langsung terhadap distribusi barang kebutuhan pokok ke sejumlah wilayah di Kepulauan Riau.

Anggota DPRD Kepri, Rudi Chua menyoroti kondisi tersebut setelah melakukan inspeksi lapangan dan menerima penjelasan dari petugas terkait.

Rudi menegaskan pada prinsipnya DPRD mendukung kebijakan pemerintah dalam menegakkan aturan. Namun, menurutnya, implementasi aturan tersebut harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas, khususnya terkait kebutuhan pokok.

“Tujuan kita semua sama, kebutuhan pokok masyarakat harus terpenuhi dan harganya turun. Tapi sekarang aturannya ditegakkan dengan ketat, ada pembatasan dan kewajiban melengkapi dokumen. Kami ingin memahami persoalan ini secara menyeluruh,” ujar Rudi.

Ia mengungkapkan, berdasarkan pengamatan di lapangan, aktivitas angkutan barang dari Batam ke Bintan, khususnya ke wilayah Tanjung Pinang, terlihat jauh lebih sepi. Hal ini diduga kuat akibat persoalan kelengkapan dokumen kepabeanan yang kini menjadi syarat mutlak.

“Apakah ini murni persoalan pajak, atau dokumen lainnya, kita masih perlu mendengar langsung dari para pelaku usaha. Tapi yang jelas, masyarakat sudah terkena dampaknya,” katanya. (Lian)

About Redaksi

Check Also

Perkim Tanjungpinang Terapkan Good Governance Untuk Pemberian Izin Pembangunan Perumahan

Inforakyat, Tanjungpinang- Kepala Dinas Perkim Agustiawarman mengatakan dalam mengimplementasikan tata kelola perumahan yang baik sesuai …