inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Solidaritas Mahasiswa Kepri melalui koordinatornya Raja Rachmad Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH meminta dan mendesak Anggota DPRD Kepri untuk memanggil Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terkait kewenangan Pemerintah Provinsi disektor laut.
Menurutnya potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu ada, akan tetapi saat ini Gubernur belum mengambil langkah itu.
“Kewenangan UU Pemda nomor 23/2014 itu mengatur kewenangan provinsi untuk mengelola laut 0-12 mill dari bibir pantai. Artinya PAD kepri disektor Pelabuhan lego jangkar ini harus direbut, masak dari 6 sampai 7 objek pungutan yang ada 1 pun objek tidak masuk menjadi pendapatan daerah, padahal regulasinya sudah mengatur bahwa objek pungutan terkait pemanfaatan perairan (jasa labuh) adalah hak provinsi,” kata Raja.
Menyikapi permasalahan ini, pekan depan, Solidaritas Mahasiswa, akan menggelar Hearing dengan para wakil Rakyat.
“Kita akan mengadukan persoalan ini kepada para wakil rakyat di provinsi ini, agar fungsi legislatif bisa dilaksanakan dengan baik, salah satunya memanggil Gubernur itu, untuk segera mengambil langkah kongrit,” jelasnya.
Hal yang sama juga diutarakan Suaib, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMRAH mengatakan seharusnya Dewan Peka terkait persoalan tersebut, mengingat gubernur belum mengambil kebijakan terkait pengelolaan sektor laut dan patut pula diingat bahwa kabupaten/kota dapat menuntut hasil pengelolaan laut sesuai amanat undang-undang.
“Bagaimana provinsi mempertanggungjawabkannya karena sampai saat ini Pemerintah Provinsi belum ada langkah nyata,” ungkapnya.
Pasal 27 UU 2014 tentang Pemda, poin satu berbunyi bahwa Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dilaut yang ada diwilayahnya.
“Poin satu dalam pasal 27 itu adalah kewenangan provinsi meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi,” ungkap mantan Calon Presiden Mahasiswa UMRAH ini.
Selain itu, pemprov juga diberikan kewenangan untuk mengatur administratif, tata ruang, ikut serta dalam memilihara keamanan di laut dan mempertahankan kedaulatan negara.
“Dalam pasal 27, poin 3 itu disebutkan kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam dilaut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling jauh 12 mill laut, diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan,” jelasnya.
“Yang terakhir patut diingat, DPRD dan Gubernur bahwa Tanggungjawab Pemprov Kepri berdasarkan UU 23/2014 bertambah diantaranya pengelolaan SMA/SMK yang tentunya membutuhkan biaya besar sehingga potensi yang ada, ya jangan dibiarkan,” pungkasnya.
