Inforakyat, Tanjungpinang- Gubernur Kepri Nurdin Basirun optimis Musyawarah Perencanaan Pembangungan (Musrenbang) tingkat Provinsi yang menjadi elemen penting dalam proses berjalannya pembangunan didaerah, mampu menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Karena tahapannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari ditingkat bawah.
“Semua aspirasi dan masukan yang didapat, kita secara bersama-sama mengintegrasikan hal itu dapat membuat kemampuan yang terbatas namun hasil pekerjaan semakin maksimal,” ujar Nurdin, Kamis (27/3).
Untuk itu, Nurdin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terutama para pemangku kepentingan di Kepri yang terus berperan aktif dan peka akan kebutuhan masyarakat.
“Skala prioritas dan pemerataan menjadi yang utama, kita tetap berkaca kepada keduanya disamping juga dengan melihat kemampuan dan kekuatan anggaran,” lanjut Nurdin.
Nurdin menambahkan, salah satu upaya mencapai kesejahteraan masyarakat adalah dengan terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi Kepri memiliki beragam potensi yang harus terus digali dan difokuskan dimasing-masing daerah.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri bisa mandiri jika dapat memanfaatkan dengan baik potensi yang ada sehingga pembangunan pun semakin stabil,” tambah Nurdin.
Dalam laporannya, Kepala Barenlitbang Naharuddin mengatakan pelaksanaan Musrenbang merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan berjenjang dimulai dari tingkat Desa hingga Provinsi yang kemudian sampai pada tingkat Nasional berdasarkan amanat UU nomor 25 tahun 2005 yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan dalam menyelesaikan Rangkaian RKPD tahun 2020.
“Dengan sasaran yakni terciptanya sinkronisasi sinergitas dan keterkaitan dokumen perencanaan melalui usulan dan masukan dari masyarakat demi mencapai efektivitas dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan,” kata Nahar.
Dalam pelaksanaannya, Musrenbang sendiri dilaksanakan selama dua hari pada 27-28 Maret 2019 dengan jumlah peserta lebih kurang sebanyak 1.100 orang yang terdiri dari perwakilan dari Provinsi, Kabupaten dan Kota, Instansi Vertikal, BUMN, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Insan Pers beserta tokoh-tokoh masyarakat se Kepulauan Riau.
“Hasil usulan dari Musrenbang tingkat Kabupaten dan Kota akan dilakukan pembahasan secara cermat dan teliti dengan memperhatikan kewenangan, skala prioritas utama dan memperhatikan kemampuan anggaran,” lanjut Nahar. (Red)