inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Jakarta- Keinginan Plt Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk menuntaskan persoalan kekurangan listrik di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tampaknya belum bisa cepat terkabulkan. Pasalnya, sebagai pemegang monopoli listrik, Perusahaan Listrik Nagara (PLN) dianggap tidak mau transparan memaparkan dan menjawab berbagai persoalan kelistrikan yang disampaikan oleh Provinsi Kepri.
Hal itu diungkapkan Nurdin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh Komite II DPD-RI, Selasa (24/5) di Jakarta.
Rapat yang menghadirkan seluruh gubernur dan bupati/Walilota se-Sumatera serta Direktur Utama PLN Wilayah Sumatera ini dilaksanakan untuk membahas tingkat elektrifikasi listrik di setiap provinsi di Sumatera, kendala pembangunan pembangkit listrik, revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan ketenagalistrikan.
Namun, Nurdin terus bersikukuh mendesak PLN dan juga DPD-RI untuk menuntaskan persoalan listrik di daerah, khususnya di Kepri. Bahkan untuk Provinsi Kepri, Nurdin menjamin bahwa persoalan listrik di wilayahnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat asal ada niat dan tekad dari PLN.
“Kalau soal niat dan tekad Kepri jangan ditanya lagi. Jangankan membebaskan tanah warga yang terpakai untuk tapak tower, masang mur towerpun saya lakukan. Dan itu sudah saya buktikan di Bintan kemarin. Selama 8 tahun menunggu, dalan dua bulan bisa saya selesaikan. Jadi tak ada masalah yang tak selesai kalau serius menanganinya,” tegas Nurdin di depan peserta rapat yang disambut dengan tepuk tangan oleh peserta rapat.
Nurdin juga menantang PLN untuk segera datang ke Kepri, terutama Tanjungpinang dan Karimun, yang selama ini sering disampaikan PT PLN menemui banyak kendala di lapangan, terutama soal pembebasan tanah.
“Saya yang jamin bapak PLN ke daerah saya. Kami layan apa mau bapak. Tapi datang untuk benar-benar menyelesaikan masalah listrik di Kepri, tidak hanya datang untuk ngopi-ngopi saja, setelah itu lupa apa yang sudah direncanakan,” ujar Nurdin.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) bahkan diminta Nurdin untuk lebih serius memperjuangkan nasib daerah. “DPD ini bukan berpolitik, pak. Tugas utamanya adalah memperjuangkan daerah di tingkat nasional. Jadi mohonlah bapak-bapak serius membantu berbagai masalah di daerah ini,” ungkapnya.
