inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kepulauan Riau Soerya Respationo menduga ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan kelemahan Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
“Saya mensinyalir ketidakharmonisan yang berkepanjangan ini seperti ada kelompok-kelompok tertentu yang saling berseberangan dan sengaja memanfaatkan kelemahan gubernur,” kata Soerya, yang juga mantan Wagub Kepri (2010-2015), Tanjungpinang, Kamis (19/1).
Dia juga mensinyalir ada kelompok yang justru sedang memaksakan keinginan khusus dan kepentingan yang tersembunyi di “Ring 1” gubernur untuk menjatuhkan gubernur.
Dia juga menduga terdapat tiga kelompok di jajaran bawah gubernur yang mempunyai kepentingan dan misi masing-masing.
“Ini akan sangat berbahaya, apalagi kelompok-kelompok tersebut telah masuk dan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pemerintah, karena sangat berkontribusi untuk menjadikan Pemprov Kepri menjadi rapuh, rentan dan tidak stabil,” ucapnya.
Soerya mengingatkan Gubernur Nurdin waspadai kondisi itu, dan berani mengambil langkah konkrit untuk “memotongnya”, menyelesaikannya, meskipun mungkin diantaranya salah satu orang dekatnya atau orang kepercayaannya yang tidak disadari selama ini.
Belum lagi dugaan adanya kelompok safety dan ‘asal babe senang’ yang juga dapat berpotensi, dan berpengaruh terhadap tidak jalannya roda pemerintahan di Kepri ini.
Sebagai salah satu warga Kepri, dia ingin memiliki pimpinan dan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip good goverment, mampu menjaga tiga pilar secara harmonis yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil untuk saling menjaga, saling mendukung, dan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintah yang sedang berjalan.
“Sehingga apa yang didambakan Pemerintah Kepri yang clean dan good goverment dapat terwujud dengan hilangnya faktor-faktor egosentris, faktor kepentingan politik, KKN, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi,” tuturnya.
Terkait permasalahan nota keuangan yang ditolak atau dikembalikan DPRD Kepri, menurut Soerya, seharusnya, Sekertaris Daerah selaku Ketua TAPD mampu menjaga dan mengawal RAPBD agar lolos dalam pembahasan dengan DPRD, sehingga terhindar dari penolakan di depan umum, yang pada akhirnya memalukan gubernur.
Kejadian penolakan RAPBD oleh fraksi-fraksi tersebut menambah satu catatan bukti ketidaksolidan ‘Ring 1’ dan SKPD di lingkungan Gubernur dalam mengelola pemerintahan.
Seharusnya sebagai gubernur, Nurdin dapat menjaga kredibilitasnya dalam menjalankan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
“Sekaligus mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, serta dapat menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi dan semua perangkat daerah sesuai apa yang menjadi kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, apalagi dengan DPRD yang seharusnya dijadikan mitra kerja yang sama-sama bertindak selaku penyelenggara pemerintah,” katanya.
Soerya mengemukakan semenjak dilantik menjadi Gubernur Kepri, Nurdin hingga sampai sekarang ini, banyak kejadian dan tindakan-tindakan gubernur yang karena kesalahan-kesalahan di ‘Ring 1’, berakibat menciderai keharmonisan hubungan sesama penyelenggara pemerintah.
Dimulai dari penolakan RPJMD oleh fraksi-fraksi di DPRD, kejadian pelantikan pejabat eselon pada tanggal 7 November 2016 yang membuahkan interpelasi, juga pelantikan ke-2 serta sekarang penolakan RAPBD.
“Ini telah mencerminkan adanya ketidakharmonisan koordinasi antara eksekutif dan legislatif,” katanya.
Seharusnya, kata dia kepala daerah sudah menyadari dan mengevaluasi bagaimana bisa merangkul DPRD untuk membangun Kepri ini ke depan secara bersama-sama.
“Tidak berjalan sendiri-sendiri seperti yang terlihat sekarang ini. Good and clean goverment hanya dapat terwujud secara maksimal apabila unsur pemerintah dan masyarakat madani (termasuk DPRD sebagai wakil rakyat) saling terkait, bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan, saling mengakomodir program-program pembangunan yang diusulkan dari dua arah (eksekutif dan legislatif) dan mendapat dukungan dari rakyat,” katanya.(IR/Antara)
