inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Diketahui, saat hujan deras mengguyur Tanjungpinang, jalan raya di jalan menuju Senggarang tergenang. Bahkan ketinggian air membuat pengguna kendaraan sulit melintas.
Seperti kendaraan roda dua maupun mobil jenis tertentu yang rendah yaitu sedan dan lainnya kesulitan melintas di jalan itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Tanjungpinang, Hj Rahma didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tanjungpinang Zulhidayat didampingi asisten I dan II Pemko Tanjungpinang, Irwan dan HZ Dadang turun ke lokasi membahas persoalan.
Setelah itu, Hj Rahma mengajak tiga pengembang perumahan di kawasan Senggarang, tepatnya di kawasan Jalan Sungai Timun, Jumat (19/6) pagi bertemu. Mengajak terlibat menangani banjir di kawasan itu.
Salah satunya bersedia mengibahkan lahan, serta tak menutup kemungkinkanan menurunkan alat berat milik mereka mengeruk tanah membuat drainase sementara.
Pemilik lahan memenuhi undangan dan duduk bersama membahas persoalan tersebut. Dilanjutkan turun ke lokasi melihat lokasi lahan yang diperlukan.
Rahma menuturkan, perlu peran pengembang menyelesaikan banjir di kawasan itu. Ini masih bentuk pekerjaan jangka pendek atau sementara.
Meskipun secara teknis, ke depan perlu pembangunan drainase yang permanen yaitu bahan beton.
”Saya mau ketemu dengan pengembang tujuannya meminta kerja sama menyelesaikan banjir di kawasan ini. Pertemukan dengan saya hari ini pukul 3 sore ini. Saya tunggu di kantor,” tuturnya kepada lurah yang hadir.
Ia menuturkan, perlu pembahasan bersama terkait hibah lahan di lokasi ini. Agar jelas pekerjaannya, bila tidak maka penanganan banjir di kawasan ini juga percuma atau bahkan tak selesai.
Rahma juga meminta Dinas PUPR memeriksa AMDAL dari pembangunan perumahan yang dilaksanakan. Begitu juga ke depan bila akan diusulkan izin, perlu teliti.
Menurutnya, pihak pengembang perlu menyediakan fasum sesuai dengan ketentuan. Bila tidak maka izin perlu ditinjau kembali.
Zulhidayat menuturkan, direncanakan panjang drainase yang perlu dilebarkan sekitar 790 dengan lebar empat meter. Sampai saat ini lahan yang sudah tersedia melalui koordinasi dengan beberapa pengembang sekitar 600 meter.
Masih ada sisa 190 meter lagi yang perlu dikoordinasikan dengan pemilik lahan agar air bisa mengalir sampai ke Sungaicarang.
Menurutnya ini penting, agar tak timbul kekeliruan atau perselisihan ke depannya.
”Mudah-mudahan pemilik lahan bersedia menghibahkan dan mengerjakan. Yang saat ini mengeruk drainase ini merupakan pengembang. Kami akan coba komunikasikan dipimpin Bu Rahma. Harapan kita ada kesepakatan,” tuturnya.
Ia menuturkan, penanganan banjir di kawasan ini juga dibantu komunikasi dua kelurahan yaitu Kelurahan Air Raja dan Kampung Bugis.
”Kami akan jadwalkan pertemuan, agar pekerjaan bisa segera dilaksanakan dan bisa segera teratasi persoalan di kawasan ini. Mungkin belum tuntas secraa menyeluruh namun sudah lebih baik,” ucapnya.
Selain itu, ia menambahkan ada beberapa titik banjir yang kini ditangani. Saat ini masih bentuk jangka pendek dengan membuat beberapa kolam retensi menangani banjir di Kawasan THI, serta membuat aliran air ke Sungai Carang dari kawasan Taman Batu 10 Tanjungpinang.
Kawasan ini masuk penangan banjir sementara menggunakan anggaran pemiliharana swakelola milik Pemko Tanjungpinang, senilai Rp1 miliar.
”Pekerjaan sedang on proses, sudah perlu berkomunikasi dengan pemilik lahan. Bila ini sudah duduk, maka penyelesaikan banjir di kawasan ini secara bertahap selesai,” tuturnya.
Ia menuturkan, penanganan banjir di berbagai kawasan perlu membuat perencanaan drainase terpandu. Sehingga ke depan, bila ada pembangunan harus mengikuti perencanaan yang dibuat. Bahkan harus lengkap dengan jenis tanah di kawasan-kawasan tersebut.
Dibantu perwakilan Camat Tanjungpinang Kota dan Kelurahan Kampung Bugis dan Air Raja yang ikut turun ke lokasi melihat kondisinya.
Di tempat tersebut, satu unit Ampibi milik salah satu pengembang nampak menggali tanah untuk melebarkan drainase yang terbentuk sendiri.
Meski demikian, masih ada tugas pemerintah melakukan komunikasi dengan beberapa pengembang agar menghibahkan lahannya membuat drainase permanen. (Advertorial)
