inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi telah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD untuk tahun 2025, yang menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan anggaran di semua lini termasuk anggaran Publikasi media tidak berlaku di Kepri, pasalnya meski ada Inpres tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tetap ngotot menganggarkan Puluhan Miliar Rupiah untuk Belanja Publikasi media.
Sebagaimana tercantum di Laman Sirup Pemprov Kepri total anggaran untuk Publikasi Media di Diskominfo Kepri mencapai Rp 10 Miliar lebih yang terbagi dalam Pos 1.Tunda Bayar Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Rp 54.600.000
2. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Rp 10.173.269.708
3. Tunda Bayar Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Rp 20. 000.000
4. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Rp 460.400.000
Besaran anggaran yang digelontorkan untuk publikasi media tersebut dinilai sangat fantastis terlebih di tengah instruksi Presiden untuk efisiensi anggaran. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Laskar Anti Korupsi Kepri Daniel Humendru ST, bahwa dengan menggelontorkan anggaran sebesar itu, Pemprov Kepri dianggap melukai perasaan masyarakat Kepri yang saat ini banyak menghadapi persoalan ekonomi akibat penghematan anggaran.
“Anggaran sebesar itu sangat luarbiasa, terlebih ditengah instruksi Presiden yang meminta semua daerah untuk efisiensi, apakah memang Pemprov Kepri tidak mau mengindahkan arahan Presiden? Atau malah mengangkangi perintah Presiden?lalu apa manfaat yang dirasakan masyarakat dengan anggaran sebesar itu digelontorkan ke media? Ini masyarakat Kepri sedang berjuang menghadapi persoalan ekonomi, Pemerintah malah menghamburkan uang rakyat ke media, ini sangat melukai perasaan masyarakat, pemerintah tidak peka malah terkesan menghamburkan uang rakyat,” ungkap Daniel. Rabu (12/11/2025).
Aktivis yang sering menyoroti dugaan Korupsi ini juga mengungkapkan, seharusnya Pemerintah yang diamanahkan rakyat dalam mengelola uang rakyat lebih berhati hati dan selalu mengutamakan untuk kepentingan masyarakat luas bukan hanya segelintir saja.
“Itu uang rakyat bukan uang Kadiskominfo atau Pemprov, seharunya pemerintah bijak mengelola uang rakyat itu. Disaat sekarang ekonomi sedang sulit seharusnya Pemerintah lebih memikirkan masyarakat bukan menggelontorkan uang puluhan miliar tersebut ke media,” ungkapnya kembali.
Ketua Laskar Anti Korupsi ini berharap Aparat Penegak Hukum baik, Jaksa ataupun KPK bisa menelisik peruntukan puluhan miliar uang rakyat tersebut apakah sesuai atau tidak.
“KPK kan kemarin bolak balik Kepri, sebagai masyarakat kita berharap lembaga anti rasuah itu bisa menindaklanjuti informasi ini. Puluhan miliar itu apakah sesuai peruntukan atau tidak,” harapnya.
Sementara itu, hingga berita ini disiarkan, Pemprov Kepri, baik Pj Sekda maupun Kadis Kominfo Kepri belum merespon upaya konfirmasi media ini. (Red)
