Polemik Pengelolaan Taman Gurindam 12 Tanjungpinang Terus Bergulir, Warga Peduli Tanjungpinang Gelar Diskusi Bertema Kasi Paham Gubernur Kepri

Inforakyat, Tanjungpinang- Ratusan warga yang terdiri pelaku UMKM, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Cendikiawan, Ormas Kepemudaan, Forum Peduli Ibukota Provinsi Kepri bersama  Gerakan Bersama Masyarakat Kepri (Geber Kepri) menggelar Diskusi Terbuka mengangkat tema Kasi Paham Gubernur.

Diskusi terbuka yang digelar di Kuliner Pinang Harmoni yang berlokasi dikawasan KM.7 seberang jalan SPBU Kota Tanjungpinang, Sabtu (209/2025) yang menghadirkan sejumlah Narasumber tersebut menghasilkan satu kata Tolak rencana Gubernur Kepri Ansar Ahmad menswastakan pengembangan atau pengelolaan Taman Gurindam 12 Tanjungpinang Tepi Laut.

Salah satu Narasumber, Edi Susanto atau lebih akrab dipanggil Edi Cindai menegaskan, Relokasi Gurindam 12 Tepi Laut yang direncanakan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terlalu pagi bahkan memaksakan kehendak sendiri (Oligarki) tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dikemudian hari secara khusus kepada warga Kepri khususnya warga Tanjungpinang sendiri.

“Buat apa Wajah yang sudah cantik harus dicoreng dengan Arang hitam?. Bukankah Gurindam 12 Tepi Laut merupakan Aset berharga bagi Warga Kota Tanjungpinang, yang dibangun dari dana APBD Provinsi Kepri yang menelan anggaran lebih dari Rp 500 Milyar kok malah mau dirusak? yang kemudian akan dilelang dan dikelola swasta,” ujar Edi.

Edi Cindai mengajak warga yang hadir agar merenung masa lampau terkait dengan kebijakan Pemerintah, Suka tidak suka dan mau tidak mau, Pil pahit itu tetap akan ditelan ketika Masyarakat lengah mengkawal semua kebijakan Pemerintah dimaksud.

“Masih segar dalam ingatan terkait relokasi Dendang ria, Melayu Square, Anjung Cahaya, Street Food dilokasi Bintan Centre, semua tidak ada menguntungkan rakyat bahkan Para Investor terkesan menelantarkan. Mereka yang kaya, kita tetap miskin. Padahal itu dibangun dari uang kita,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu warga yang hadir, Asep mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terlalu serakah mengobok-obok aset Pemerintah Kota Tanjungpinang tanpa ada kordinasi saling sebelumnya.

“Seharusnya hak dan kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang jangan terbelenggu, jika aset Pemko semua diambil alih Pemprov Kepri lalu nasib Pemko Tanjungpinang seperti apa nantinya,” tutur Asep penuh tanda tanya.

Narasumber lainnya, Jusri Sabri yang juga Ketua LSM- GETUK Kepri menegaskan, bahwa hasil diskusi ini akan digodok serta untuk kemudian semua aspirasi positif dalam diskusi tersebut akan disampaikan ke Pimpinan DPRD Kepri.

“Kapan waktunya kami akan membahas kembali dan pasti akan diberitahukan kepada rekan simpatisan yang hadir pada hari ini,” kata Jusri. (Red)