inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Wali Kota Tanjungpinang Rahma memimpin rapat pembahasan penanganan bencana alam dan pasca bencana di Kota Tanjungpinang, di ruang rapat Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kepri, Senin (15/3).
Dalam rapat tersebut, dibahas penanganan pasca bencana yang terjadi di Kota Tanjungpinang pada Januari lalu, baik dari segi infrastruktur, sosial, maupun percepatan penyelesaian pembangunan dan penanganan bantuan.
“Saya harap pembangunan infrastruktur yang terdampak dari bencana longsor segera diselesaikan seceptanya, baik administrasinya maupun fisiknya,” papar, Rahma.
Rahma juga menekankan agar penanganan bencana hendaknya dilakukan dengan gerak cepat dan tidak bertele-tele dalam penyelesaiannya, mulai dari proses penanganan hingga pasca bencana.
“Kedepannya, dalam penanganan tidak ada yang lambat karena korban membutuhkan bantuan cepat. Utamakan koordinasi untuk penanganan pasca bencanaya,” ujar Rahma.
Plt Kepala Dinas PUPR, Zulhidayat memaparkan data pembangunan yang telah dilakukan perbaikan pasca bencana yang terjadi dibeberapa titik sudah selesai dikerjakan.
Adapun titik lokasi pembangunan fisik yang telah selesai yaitu Jalan Sultan Abdul Rahman, Jalan Darussalam, RT.006/RW.004, Jalan Darussalam RT.006/RW.004, Jalan Matodor RT.003/RW.006, Jalan Timbul Jaya, Jalan Kamboja Gang Tanjung, Jalan Puncak Indah Gang Puncak (bawah cafe puncak), Jalan Puncak Indah RT.004/RW.013, Jalan Bukit Cermin Gang Kelinci, dan Jalan Bukit Cermin (belakang Masjid Tisatul Auliya).
“Beberapa titik ini ada yang sudah dilaksanakan pembangunannya. Ada juga yang belum, dikarenakan perlunya perhitungan kontruksi yang lebih matang serta perlu kordinasi antar OPD,” ujarnya.
Untuk perbaikan rumah warga yang terdampak, akan dikordinasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Tanjungpinang, Yuswandi menjelaskan terkait pendanaan penanganan bencana alam menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang ada dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat.
“Untuk menyelesaikan pembayaran pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial bagi korban yang terdampak menggunakan dana yang memang setiap tahun disiapkan untuk kejadian tidak terduga seperti bencana alam,” katanya. (Red/rilis)
