inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Natuna- Bupati Natuna, Wan Siswandi meresmikan bangunan Baru Puskesmas Kecamatan Bunguran Tengah di Desa Harapan Jaya, Rabu (2/2).
Tampak hadir pada acara peresmian tersebut, Ketua TP PKK Natuna, Sekda Natuna, FKPD, OPD, Kades Se-Kecamatan Bunguran Tengah dan masyarakat.
Bupati Natuna, Wan Siswandi pada sambutannya berharap dengan telah resminya Gedung Baru ini, adanya semangat baru dari petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“harus ada semangat baru untuk memberi pelayan terbaik bagi masyarakat, itu yang paling penting,” ucap Bupati Natuna.
“Ini bangunan sudah selesai, saya berharap camat sebagai perpanjangan Bupati dan Kepala Puskesmas sebagai perpanjangan dari dinas Kesehatan hendaknya mengunakan Gedung ini sebaik baiknya,” tambahnya.
Lanjut bupati, pemerintah kabupaten Natuna menyadari bahwa untuk tingkat kesejahteraan perawat, bidan dan dokter se-natuna mungkin belum cukup. Tapi, bupati meminta petugas Kesehatan tetap bersabar dan ikhlas dalam memberikan pelayan terbaik.
“kita bicara kurang atau cukup, kita bicara untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan ikhlas, kalau kita kerjakan ini dengan ikhlas maka akan menjadi nilai ibadah disisi Allah SWT, karena yang kita kerjakan itu menyelamatkan nyawa manusia,” imbuhnya.
Bupati Natuna juga mejelaskan bahwa saat ini pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten konsentrasi yang pertama pada Kesehatan, selanjutnya Pendidikan dan infrastruktur. Bicara terkait Kesehatan, jelas bupati Kabupaten Nantuna saat ini UHCR, artinya adalah seluruh masyarakat natuna sudah terjamin kesehatannya.
“80 ribu lebih warga sudah dijamin BPJS, dari 80 ribu lebih ini, lebih kurang 40 ribu lebih itu BPJSnya ditanggung oleh pemerintah daerah, lebih kurang 26 milyar anggarannya. Jadi semua masyarkakat natuna itu sudah ditanggung BPJS Kesehatan. Apa maknanya, maknanya adalah pemerintah pusat sangat konsen terkait Kesehatan masyarakat seluruhnya. Buktinya tanggungan pemerintah daerah itu 40 ribu lebih, sisanya tanggung jawab provinsi, pusat dan mandiri. Tapi pada prinsipnya semua sudah ditanggung oleh pemerintah,” tutupnya. (Rid)
