inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang – Sejumlah kepala dinas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus rela melepaskan jabatannya karena perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK).
Anggota Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Senin, mengatakan sejumlah pejabat eselon II yang menjabat akan melepaskan jabatannya karena instansi yang dipimpinnya dilebur ke dinas dan biro baru.
“Pelantikan pejabat eselon II sesuai SOTK yang baru dilaksanakan Selasa (3/1),” ujarnya.
Dia menjelaskan jumlah dinas, biro dan badan di Pemprov Kepri berdasarkan Perda SOTK tidak mencapai 30, lebih sedikit dibandingkan SOTK yang lama. Karena itu, ada sejumlah dinas dan biro yang dihapus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016.
Dinas yang dihapus sesuai Perda SOTK seperti Dinas Informasi dan Komunikasi Kepri. Sejak 7 November 2016, dinas itu dipimpin oleh Guntur Sakti.
Fungsi dinas itu dilaksanakan Biro Humas, Protokoler dan Penghubung Kepri, yang saat ini dipimpin oleh Junaidi.
Biro Perlengkapan Kepri yang dipimpin Martin Maromon juga dilebur dengan Biro Umum Kepri yang dipimpin Misbardi.
“Guntur, Misbardi dan Martin kehilangan jabatan lama, sedangkan Junaidi tinggal dikukuhkan besok. Apakah Guntur, Misbardi dan Martin mendapat jabatan baru, kita lihat besok,” ucapnya.
Taba mengatakan Pemprov Kepri tidak hanya melantik pejabat eselon II, melainkan juga mengukuhkan pejabat yang sudah dilantik pada 7 November 2016.
“Pejabat yang dilantik itu, pejabat yang menjabat di SOTK yang baru,” ujarnya.
Menurut dia, strategi Gubernur Kepri Nurdin Basirun menempatkan “orang-orangnya” pada jabatan tertentu sudah terbaca sejak pelantikan pejabat eselon II-IV.
“Kami sudah mengetahuinya. Pemanfaatan celah-celah pada PP Nomor 18/2016. Itu wewenangnya asal jangan memaksakan pejabat yang tidak memiliki kompetensi menjabat di jabatan tertentu. Kita lihat besok,” ucapnya.
Gubernur Nurdin sendiri baru-baru ini memberi sinyal akan ada lebih dari 100 orang pejabat yang tidak mendapatkan jabatan.
“Saya mohon maaf, karena tidak dapat mengakomodir. Proses ini dilakukan secara profesional,” katanya.(Antara)
