inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim yang biasa disapa Akib mengharapkan gedung DPRD Tanjungpinang perlu dilakukan rehap total.
Ia mengatakan, sejak Kantor DPRD ini dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2002 dulu dan kemudian beberapa penambabahan oleh Pemko Tanjungpinang.
Nah, melihat kondisi fisik gedung ini memang sudah waktunya dilakukan untuk rehap total,” kata Akib, Rabu (17/10) di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang.
Ia mengakui bahwa diberbagai ruangan juga perlu ada penambahan, penataan, penyesuaian untuk ruang antar fraksi, komisi dan lain-lain.
“Perlu juga penataan ruangan pimpinan DPRD. Yang paling penting adalah mempercantik bagaimana kantor ini kedepan itu supaya betul-betul terlihat begitu representatif secara tampilan sebagai kantor wakil rakyat,” ucapnya.
Ia berharap, di 2019 mendatang bisa teranggarkan.
“Insyallah, saya selaku Sekwan salah satu prioritas usulan kita untuk 2019 itu adalah rehap total kantor DPRD Kota Tanjungpinang,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu yang akan diperiksa ulang fisik gedung ini termasuk drainasenya, saluran air, pembuangan air dan kemudian ada yang sana-sini sedang bocor dan lain sebagainya.
Tentu terkait hal ini, kita akan melibatkan ahlinya dan kita juga akan minta bantu dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengecek.
Ia menambahkan, sebenarnya terkait rehap Kantor ini sudah diusulkan sejak 2016 lalu hingga 2018 ini.
“Sebenarnya ini sudah kita usulkan sejak saya menjadi Sekwan di DPRD ini, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan lain bahwa ada yang lebih mendesak ya sudah ini ditarik lagi. Jadi, tahun ini mudah-mudahan bisa lah, paling tidak secara bertahap lah,” imbuhnya.
Dan, lanjutnya, kalapun harus bertahap yang diutamakan yang pertama tampilan fisik di gedung. Misalnya flafon yang sudah rusak, Cat dan kemudian atap-atap yang sudah bocor.
Sementara, untuk anggaran yang diperlukan untuk rehap total kantor DPRD ini lebih kurang Rp2,5 sampai Rp3 miliar.
“Anngaranya sekitar Rp2 miliar lebihlah. Tapi ini masih hitungan kasar dan belum fiks,” tutupnya. (Amri/red)
