Inforakyat, Tanjungpinang- Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Pertumbuhan ekonomi Kepri hanya 1.52 persen pada triwulan II ini. Dari kondisi tersebut, baik BPS maupun Bank Indonesia berpendapat bahwa sebenarnya laju pertumbuhan itu dapat diantisipasi oleh Gubernur. Pemerintah provinsi Kepri seharusnya menggenjot secepat-cepatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri sejak tahun anggaran diketok.
Sayangnya, APBD yang diharapkan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi, justru belum terlihat perannya. Hal ini ditandai dengan menurunnya konsumsi pemerintah yang cukup signifikan pada triwulan II 2017
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berterimakasih atas masukan yang diberikan pihak Bank Indonesia dan BPS. Kedepan, Ia pun mendelegasikan tugas kepada Komisi II untuk menggagas pertemuan dengan OPD-OPD Kepri yang difasilitasi DPRD.
“Jadi masukan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada OPD tinggal kita awasi. Karena kami gelisah juga melihat pelambatan ekonomi ini,” kata Jumaga, minggu (10/9).
Provinsi Kepri, harus bisa mengembalikan kejayaannya seperti tahun tahun sebelumnya. Maka dari itu, Ia berharap seluruh elemen khususnya Pemprov Kepri untuk serius bekerja membangkitkan ekonomi Kepri.
“Kalau memang ada kepala OPD yang tidak sanggup, ya diganti saja,” tegas Jumaga.
Ditempat yang sama, ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea mengamini permintaan Ketua DPRD Kepri. Atas dasar itu, Ia meminta kepada Bank Indonesia dan BPS terus memberikan masukan tiap triwulannya kepada DPRD dan Pemprov Kepri untuk dapat mengambil tindakan.
Komentar lainnya datang dari anggota Komisi II Onward Siahaan. Politisi Gerindra ini meminta agar semua pemangku kebijakan untuk tidak mengeluarkan komentar yang membuat bingung masyarakat. Dalam pertemuan itu, hadir juga anggota komisi II lainnya Rudi Chua dan Asmin Patros.