Inforakyat, Tanjungpinang- DPRD provinsi Kepri menunda penandatangan Mou Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penundaan ini dilakukan setelah Pemerintah Pusat setuju untuk menghapus hutang PDAM sebesar Rp22 miliar. “Pemerintah setuju menghapus hutang (PDAM) kita dengan memberikan hibah sebesar Rp22 miliar. Bisa kita sebut non riil lah. Karena …
Read More »