Home / Aspirasi / Terkait Kekosongan Wagub, DPRD Kepri Merasa Dirugikan Gubernur Kepri

Terkait Kekosongan Wagub, DPRD Kepri Merasa Dirugikan Gubernur Kepri

Inforakyat, Tanjungpinang- Fraksi di DPRD Kepri merasa bahwa lembaga legislative tersebut dirugikan dengan sikap Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang hingga saat ini belum menentukan sikap untuk memiliki Wakil.

Fraksi Demokrat misalnya, melalui juru bicaranya mengatakan terkait kosongnya jabatan Wagub Kepri, dalam hal ini DPRD Kepri sangat dirugikan oleh Gubernur Kepri. Karena DPRD Kepri dan Guberbur Kepri beberapa kali telah melaksanakan sidang membahas untuk mengisi posisi jabatan Wagub.

“Kami berharap Gubernur harus ngomong dan jangan diam diam. Karena kalau tidak, kami akan bersama ke Mendagri menayakan hal tersebut, ” kata fraksi Demokrat. Senin (5/3).

Begitu juga disampaikan Fraksi Partai Golkar, Taba Iskandar. Ia mengatakan, Gubernur Nurdin Basirun tidak ada keinginan sama sekali terhadap pengisian wakil Gubernur Kepri.

“Karena beberapa kali proses yang sesuai prosedur telah kita laksanakan dalam persidangan paripurna, tapi hasilnya seperti ini. Keinginan dari Gubernur sendiri tidak ada,” kata Taba.

Sementara Sekretaris Fraksi FKS DPRD Kepri, Suryani juga mengatakan suaranya sama dengan anggota DPRD lainya yakni mendesak Gubernur supaya mengisi jabatan Wakil Gubernur Kepri.

“Karena selama ini, kami DPRD Kepri seolah-olah disalahkan dalam hal ini. Padahal kami sudah berusaha melaksanakan dengan prosedur,” ucapnya.

Bahkan Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak berpendapat bahwa Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun terindikasi tidak ingin adanya Wakil Gubernur untuk membantu roda pemerintahan di Kepri sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam undang-undang.

Dimana menurut Jumaga, tidak adanya upaya Gubernur untuk mendesak Mendagri tujuan mempercepat untuk mengeluarkan surat keputusan Wakil Gubernur Kepri yang sudah terpilih.

“Kita sudah melayangkan surat kepada Bapak Presiden RI supaya Wakil Gubernur yang sudah dipilih pihaknya untuk segera di proses,” kata Jumaga.

Pada hal, lanjutnya, surat-surat tersebut tembusannya langsung ke Gubernur Kepri. Namun hingga saat ini Gubernur belum membuat surat dukungan.

“Sampai saat ini Gubernur belum membuat surat dukungan. Ada apa dengan gubernur kita? ini lah yang menjadi konferensi pers kami. Suapaya masyarakat tau siapa DPRD ini, jangan disangka-sanga DPRD ini asal angkat asal proses, nah sekarang dimana letak persolaannya, supaya tau masyarakat kepri,” ucapnya.

Sebenarnya, lanjutnya, Gubernur yang punya user, seharusnya Gubernur pro aktif agar cepat mengambil tindakan sebab, tanpa Wakil menjalankan roda pemerintahan tidak berjalan mulus. Oleh karena itu, dirinya berharap upaya lebih cepat lebih bagus.

“Mengurus keluarga aja harus ada suami istri. Apa lagi menjalankan pemerintahanan, bagaimana bisa seorang Gubernur tanpa dibantu oleh wakilnya,” tutupnya.

Amri/Red

About Redaksi

Check Also

BP Batam Hadiri Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Bandara Hang Nadim

Inforakyat, Batam- Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang diwakili oleh Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam …