inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Jakarta-Warga Kalijodo, Jakarta Utara, menilai pemerintah DKI Jakarta telah memperlakukan mereka secara tidak adil. Mereka juga mengaku kecewa dan tertekan setelah didatangi oleh ratusan personel gabungan yang dilengkapi senjata laras panjang, kemarin.
“Kami warga yang taat bayar pajak. Namun selama ini kami dianggap anak haram (oleh Ahok). Padahal kami punya kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),” kata salah satu warga Kalijodo, Leonard Eko Wahyu, saat melakukan pengaduan di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Senin (15/2).
Ia menilai penggusuran Kalijodo akan menambah jumlah pengangguran di Jakarta. Selain itu, Leo juga mengaku khawatir akan nasib keluarganya.
“Kami, warga Kalijodo, sebenarnya bingung. Kami tidak pernah dihubungi oleh Ahok terkait penggusuran ini. Yang preman itu kami atau pemda?” katanya.
Leo bersama warga lainnya mengaku heran mengapa aparat harus menggunakan senjata laras panjang saat mendatangi kawasan Kalijodo. Mereka juga merasa perangkat desa tidak dianggap karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
“Kami tidak pernah tahu ada ruang terbuka hijau di kawasan kami. Dari tahun 1928 Kalijodo adalah daerah hunian. Perjudian juga sudah tidak ada sejak 15 tahun lalu,” kata Leo.
Ia juga berpendapat bisnis prostitusi yang berkembang di daerah tersebut merupakan akibat kegagalan negara dalam memfasilitasi pendidikan dan lapangan kerja bagi warganya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas mengatakan telah menerima laporan pengaduan warga Kalijodo. Ia mengatakan beberapa warga juga telah melampirkan bukti pembayaran pajak dalam berkas aduannya.
“Seorang warga bahkan ada yang membayar pajak sebesar Rp16 juta per tahun. Bayangkan kalau banyak warga Kalijodo yang taat membayar pajak seperti ini, berapa besar kerugian yang dialami pemprov DKI Jakarta?” ujarnya.
Hafid berharap Pemprov DKI Jakarta bisa mengedepankan dialog dengan warga Kalijodo. Selama ini, warga Kalijodo menyatakan belum menerima arahan dan pemberitahuan dari Pemprov DKI Jakarta.
“Kami akan segera menindaklanjuti aduan ini dengan membentuk tim untuk meninjau Kalijodo,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tak sabar ingin membongkar kawasan Kalijodo yang bersinggungan dengan jalur hijau Ibu Kota.
Menurut Ahok, sapaan Basuki, ketidaksabarannya tersebut terbentur pada keputusan Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang memilih melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu.
Ahok di sisi lain kerap mengimbau wali kota berkoordinasi untuk segera mengeluarkan surat peringatan (SP) terhadap para penghuni Kalijodo. “Kami ini tinggal kirim SP1, SP2, dan SP3, tapi wali kota selalu merasa perlu ada pendekatan,” kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/2).
Ahok memprediksi proses pembongkaran di Kalijodo bakal berujung pada bentrokan. Namun Ahok menegaskan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya sudah memberikan konfirmasi akan membantu jika terjadi bentrok. “Kalau ada perlawanan kan sudah ada protapnya, aparat punya protap,” kata dia.
Ahok mengaku telah mendapatkan informasi mengenai siapa bos yang menjalankan usaha ilegal di Kalijodo. Tak hanya bos usaha, bos-bos preman di sana pun disebut Ahok sudah teridentifikasi.CNN Indonesia
