inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Polemik dana hibah bantuan Pemerintah Provinsi Kepri untuk Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) masih terus bergulir dan dipastikan tidak akan dicairkan oleh pemerintah provinsi Kepri. Pasalnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Yatim Mustafa telah menegaskan tidak akan mencairkan sisa hibah tahun 2015-2016.
“Saya tegaskan saya tidak akan menandatangani surat rekomendasi yang diharapkan UMRAH itu. Saya siap letakkan jabatan kalau itu dicairkan,” kata Yatim, Senin (30/5).
Yatim mengatakan, dana hibah yang diminta UMRAH tersebut tidak jelas peruntukannya. Sebab proposal-proposal yang dibuat dan diajukan UMRAH itu tidak pernah dikoordinasikan dengan Komisi IV DPRD Kepri dan forum-forum dosen UMRAH.
“Mereka (Rektor, red) bikin sendiri dan saya tidak mau mencairkan itu karena saya anggap tidak sesuai peruntukannya. Dan hibah itu tujuannya untuk membiayai tenaga pengajar swasta bukan dosen status PNS karena dosen PNS sudah mendapat gaji dari pusat,” ungkap Yatim.
Selain itu, Yatim juga mengemukakan kondisi keuangan daerah yang defisit sehingga sulit membantu operasional UMRAH. “Kalau memang pemerintah provinsi ada dana saya tegaskan lebih baik kita berikan beasiswa bagi mahasiswa dari pada mencairkan dana hibah itu,” tegasnya.
Yatim kembali menegaskan bahwa dana hibah yang ditunggu-tunggu UMRAH tersebut tidak akan dicairkannya meski Gubernur sendiri yang meminta. “Jelas saya tidak mau, karena dana itu tidak sesuai peruntukannya. Saya tegaskan saya siap letak jabatan kalau itu dicairkan,” tegasnya.
Menurut Yatim sejak UMRAH berdiri dan di statusnya di negerikan, pemerintah provinsi Kepri telah menggelontorkan ratusan miliar untuk membantu UMRAH.
“Rp.103 miliar untuk pembangunan fisik, Rp.50 miliar lebih dalam bentuk uang tunai. Kurang dimana lagi kita bantu UMRAH. Saya rasa UMRAH suda saatnya mandiri,” sebut Yatim.
