inforakyat.com Gerbang Informasi Masyarakat Kepri
Related Articles
Inforakyat, Tanjungpinang- Harga masker yang dijual apotek di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau melambung sejak sejumlah warga Batam dikarantina karena “suspect” virus corona.
Sebagaimana disadur dari berita Antara, di Apotek Kimia Farma di Tanjungpinang, masker yang dijual hanya satu merek, berwarna hitam. Harganya Rp250.000/kotak. Satu kotak berisi 25 masker.
Sementara masker merek Sensi yang kerap digunakan warga sejak beberapa pekan lalu tidak ditemukan lagi di apotek.
Salah seorang ASN Pemprov Kepri, Ari, membeli satu kotak masker tersebut, dan juga gel pembersih tangan.
“Saya biasa menggunakan masker. Sekarang satu keluarga saya harus pakai masker untuk antisipasi corona,” kata Ari, Rabu (4/3).
Puluhan apotek maupun toko obat tidak menjual lagi sejak sebulan yang lalu. Pemilik apotek dan toko obat tidak memperoleh masker dari distributor.
Anggota DPRD Kepri daerah pemilihan Tanjungpinang, Rudy Chua, mengatakan, banyak warga yang merasa keberatan membeli masker, karena harganya mahal.
“Mereka ingin menggunakan masker, namun tidak mau membelinya karena mahal,” katanya.
Rudy mengatakan harga eceran tertinggi masker sebelum isu virus corona hanya Rp26.000/kotak. Isi masker dalam satu kotak 50 masker. Namun sejak Februari 2020 atau permasalahan virus corona menggema mencapai Rp100.000/kotak. Sementara awal Maret 2020 harga masker mencapai Rp500.000/kotak, dijual di apotek.
Rudy menduga ada persoalan serius yang harus diatasi terkait perdagangan masker. Ia mendesak pemerintah pusat dan pemda melakukan intervensi terhadap meroketnya harga masker atau “hand sanitizer” yang sedang terjadi saat ini.
“Sampai saat ini masih terkesan tidak peduli dan membiarkan harga bergerak gila-gilaan oleh permainan oknum pengusaha yang mencari keuntungan sebesarnya ditengah kepanikan masyarakat menghadapi ancaman virus corona,” tegasnya.
Rudy curiga ada pihak-pihak tertentu menyimpan masker, kemudian terjadi kelangkaan, sehingga harga masker tersebut mahal. “Ini melanggar UU 7/2014 tentang Perdagangan,” katanya. (Red)
